Indonesianside.id, Jakarta – Para politisi yang dipecat dari Partai Demokrat, Marzuki Alie dan lima politisi lainnya, mencabut gugatan atas pemecatan mereka dari keanggotaan Partai Demokrat. Gugatan itu sebelumnya didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta.
Majelis Hakim PN) Jakpus mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut. Pencabutan gugatan itu ditetapkan dalam sidang oleh Ketua Majelis Hakim Rosmina. Pencabutan gugatan itu diduga kuat karena mereka tidak mempunyai legal standing.
Koordinator Kuasa Hukum yang mewakili tiga pengurus DPP Partai Demokrat Mehbob, mengatakan, pencabutan gugatan itu dilakukan karena kedudukan hukum para penggugat lemah. “Gerombolan (para penggugat) mencabut gugatan itu sebelum menghadapi pertempuran, karena dia berpikir legal standing (kedudukan hukum) mereka lemah, karena ini adalah masalah partai politik pasti akan kembali ke Mahkamah Partai,” terang Mehbob saat ditemui usai sidang, Jumat (26/3).
“Majelis Hakim telah memutuskan pencabutan (gugatan) itu. Jadi saya kira masalahnya itu sudah selesai,” kata Mehbob merujuk pada gugatan nomor 147/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst, yang didaftarkan oleh penggugat pada 8 Maret.
Marzuki Alie, Tri Yulianto, Darmizal, Achmad Yahya, Yus Sudarso, dan Syofwatillah Mohzaib pada 8 Maret 2021 menggugat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus menggugat Harimurti Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan ke PN Jakarta Pusat terkait pemecatan enam politisi itu dari keanggotaan partai.
Namun, tim kuasa hukum penggugat saat sidang pertama pada Selasa (23/3) mengajukan permohonan pencabutan gugatan ke Majelis Hakim yang dipimpin oleh Rosmina. Terkait permohonan itu, Rosmina menyambut baik keputusan para penggugat.
“Kami senang sekali kalau ini sudah bisa diselesaikan di luar pengadilan. Ini suatu kemajuan tidak pakai pengadilan,” kata Rosmina menanggapi permohonan kuasa hukum penggugat saat sidang di PN Jakarta Pusat, Selasa.
Usai persidangan, anggota tim kuasa hukum para penggugat, Slamet Hasan, menjelaskan gugatan itu dicabut karena pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrat tidak lagi relevan dipersoalkan mengingat status para penggugat telah dipulihkan dalam kongres luar biasa di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret.
“Yang kedua, Pak Marzuki Alie, dan kawan-kawan (para penggugat, Red) beralasan akan konsentrasi dan mengurus pengesahan Demokrat (versi KLB) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,” kata Slamet. (Aza/Ant)
