Indonesiainside.id, Jakarta – Tokoh nasional, Rizal Ramli, menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Hal itu tidak lepas dari dari daya kritis anggota DPR yang sudah berkurang. Bahkan melempem alias lembek.
Rizal menceritakan, pada era Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur, daya kritis anggota DPR sangat tinggi. Ini karena Habibie dan Gus Dur merupakan tokoh yang sangat demokratis. Selain itu, para anggota DPR sedang mengalami euforia saat memasuki era reformasi.
Mantan Menko Kemaritiman itu mengatakan, setelah era itu muncul sistem baru yang memberi hak bagi partai politik untuk me-recall atau mengganti anggota DPR dari fraksinya. Kebijakan itu membuat anggota dewan di Senayan tidak bisa melawan kehendak partai. Meraka takut diganti jika menolak kehendak pimpinan partai.
Padahal, kata dia, anggota DPR hanya bisa diganti jika rakyat yang memilih menghendaki penggantian tersebut. Kemudian, anggota DPR hanya bisa di-recall jika terlibat kasus kriminal.
“Seharusnya yang berhak recall itu pemilih atau dia kriminal,” ujar Rizal dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun YouTube Bang Arief, Jumat (2/4).
Dia menilai sistem membuat anggota dewan sangat mudah dikendalikan. Ketua umum partai bisa menekan anggota DPR sehingga tidak kritis terhadap pemerintah. Tak menutup kemungkinan jika ketum partai juga dikendalikan oleh pihak lain.
“Jadi mengendalikan partai itu gampang, pegang ketua umumnya beri bisnis. Jadi mudah dikontrol,” ucap Rizal Ramli. (Aza)
