Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab turut mengomentari pernyataan Ekonom Rizal Ramli dan Pengamat Politik Rocky Gerung yang menyebut angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami peningkatan di masa pemerintahan Ganjar Pranowo.
Dalam narasinya, Rizal Ramli dan Rocky Gerung menyebut ada yang kebelet nyopras-nyopres, ancang-ngancang jadi boneka baru oligarki modal polling dan media berbayar, sementara Jawa Tengah termasuk provinsi termiskin di Pulau Jawa sejak dipimpin Ganjar Pranowo.
“Sulit dibantah kalau datanya valid. Artinya, apa yang dikerjakan Ganjar di dua periode ini hanya lips service, hanya bisa mengangkat pamor pribadi tanpa bisa menunjukkan kinerja konkrit sebagai kepala daerah,” ujarnya.
Fadhli berpendapat peningkatan angka kemiskinan di Jateng cukup membuktikan Pemimpin Daerahnya tak bekerja ikhlas dan cenderung hanya memikirkan kelompoknya sendiri.
“Kalau yang digembar-gemborkan masyarakat Jateng sejahtera, tentu menjadi pertanyaan besar. Lalu siapa yang disejahterahkannya? pemilik modal atau pengusung saat jadi Gubernur?” tukasnya.
Analis asal UIN Jakarta itu juga menyoroti prestasi Ganjar yang kerap nampang diberbagai media sosialnya. Diapun mengkhawatirkan meningkatnya kemiskinan di Jateng akan berdampak pada melambungnya penyakit masyarakat, tingkat kriminalitas atau bahkan tingkat radikalisme.
“Dampak negatif kemiskinan bukan saja soal penyakit masyrakat dan kriminalitas yang meningkat, perlu diwaspadai juga peningkatan radikalis, karena kemiskinan juga merupakan salah satu sumber infiltrasi paham radikal,” pungkasnya.
Diketahui, Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Pulau Jawa jika dilihat dari dari produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita, pada tahun 2021.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB per kapita atau rata-rata pendapatan penduduk di Jawa Tengah pada 2021 sebesar Rp38,67 juta per tahun.
Angka tersebut merupakan yang terendah se-Pulau Jawa, serta jauh di bawah rerata pendapatan per kapita nasional yang mencapai Rp62,24 juta per tahun. PDRB per kapita di kelima provinsi di Pulau Jawa berada di bawah rata-rata pendapatan penduduk Indonesia.
Sementara rerata pendapatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp274,71 juta per tahun. Angka tersebut merupakan yang terbesar se-Pulau Jawa, sekaligus menjadi yang tertinggi di skala nasional. (Aza)
