Oleh: Rudi Hasan |
15 camat di Makassar, Sulawesi Selatan, dinilai tak menaati asas netralitas ASN.
Indonesiainside.id, Jakarta — Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar serius mengusut dugaan pelanggaran netralitas oleh 15 camat di Makassar pada Pilpres 2019. Menurut dia, tugas Bawaslu bukan sekadar memeriksa para camat itu, tapi juga harus mendalami dengan sungguh-sumgguh dugaan pelanggaran yang mereka lakukan.
“Serta menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar politikus yang akrab disapa Bamsoet itu di Jakarta, Senin (25/2).
Dia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menegaskan kembali netralitas ASN di Pemilu 2019. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kata Bamsoet, tak boleh melupakan pengawasan terhadap ASN di tahun politik ini. Kementerian dan lembaga itu harus terus mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas. Sebab, mereka adalah kepanjangan tangan pemerintah, sehingga harus mengedepankan persatuan daripada keberpihakan.
“Seluruh ASN untuk bersikap netral baik saat menjalankan tugas dan fungsinya maupun tidak, mengingat salah satu fungsi ASN adalah pemersatu bangsa,” ujar Bamsoet.
Seperti diketahui, video berisi dukungan dari 15 camat di Makassar kepada Jokowi di Pilpres 2019 beredar secara viral di dunia maya. Video berdurasi 1 menit 26 detik itu juga menampilkan sosok mirip mantan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, diduga sebagai aktor yang memobilisasi para camat tersebut.
Ke-15 camat tersebut yaitu camat Rappocini, camat Mamajang, camat Ujung Tanah, camat Tamalanrea, camat Tallo, camat Kepulauan Sangkarang, camat Biringkanaya, camat Makassar, camat Manggala, camat Bontoala, camat Panakkukang, camat Ujung Pandang, camat Tamalate, camat Mariso, dan camat Wajo. (AIJ)
