Oleh : Eko P |
Dalam masalah lahan konsesi, Presiden Jokowi semestinya tidak hanya bersuara lantang kepada Prabowo namun juga mengungkap lahan yang dikuasai pengusaha di sekelilingnya.
Indonesiainside.id, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak banyak omong soal pengembalian konsesi lahan kalau tak berani bertindak.
Menurut Fahri, masalah bagi-bagi lahan konsesi dari pengusaha kepada rakyat itu soal mudah, yang perlu dilakukan Jokowi adalah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengembalian lahan Hak Guna Usaha. Hal itu menjadi dasar bagi negara untuk mengambil alih lahan mereka.
“Ayo pak @jokowi ambil ballpoint teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya? #PerpuHGU,” ujar Fahri seperti dikutip melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah, Senin (25/2).
Sebagai pengusaha, Capres 02 Prabowo Subianto telah menyatakan kesediaannya mengembalikan lahan HGU miliknya ke negara. Ini momen yang tepat untuk mendorong pengusaha lainnya mengembalikan lahan HGU miliknya, termasuk para taipan di sekeliling Jokowi.
“Mumpung pak @prabowo sudah setuju kembalikan lahan. Pak @jokowi tinggal teken PERPU pengembalian HGU dari semua pengusaha lahan. Ayo pak @jokowi ambil ballpoint teken sekarang juga. Bila perlu tulis tangan aja kalau gak ada tukang ketik. Simpel pak, berani ya?. #PerpuHGU,” lanjutnya.
Fahri menjelaskan, penandatanganan Perppu tersebut sebagai bukti bahwa Jokowi memahami arti dari reforma agraria. Turunan atas kebijakan reforma agraria adalah pengembalian lahan.
Sementara terkait dengan pembagian sertifikat lahan yang dilakukan Jokowi, bukan bagian dari reforma agraria. “Pembagian sertifikat lahan, merupakan tugas administrasi yang seharusnya dikerjakan Lurah,” tegasnya.
“Nah, pak @prabowo sudah bersedia. Maka perlu payung hukum agar berlaku bagi semua. Mumpung pak prabowo ok, segeralah pak @jokowi teken #Perpu HGU malam ini lah paling telat, besok pagi diumumkan. Ayo pak,” sambungnya.
Lebih lanjut, pendiri Garbi ini kembali mengingatkan Jokowi tak banyak bicara soal kepemilikan lahan jika tak berani membuat Perppu HGU. Dia menilai penerbitan Perppu HGU merupakan bukti konkret atas janji Jokowi melakukan reforma agraria.
“Kalau ternyata pak @jokowi gak berani terima tawaran lanjutan pak @prabowo, maka gak usah banyak bicara. Ini tipu yang sama dengan kasus pasca gempa. Janjinya minta ampun ternyata bohong. Rakyat bengong. #PerpuHGU #ReformaAgraria,” ujar Fahri.
Direktur Sabang Merauke Circle Dr. Syahganda Nainggolan, juga berpendapat senada. Dirinya pun menantang Jokowi menerbitkan Perpu.
“Pidato Jokowi menunggu lahan-lahan taipan dikembalikan kepada rakyat yang butuh harus dijadikan Perpu,” sebutnya di akun Twitter @syahganda.
Syahganda malah menyarankan, lahan konsesi besar sudah bisa dikembalikan ke negara pada bulan April, bulan pemilihan umum.
“Sebelum April lahan-lahan taipan yang terlantar harus disita. Dibagi-bagikan pada rakyat atau instruksikan segera rakyat menduduki lahan-lahan itu,” ungkapnya.
Prabowo sendiri sudah menegaskan siap mengembalikan lahan HGU yang dia kelola jika negara meminta.
Karenanya, penyataan Jokowi tersebut menjadi blunder. Masalahnya, banyak di sekeliling Jokowi taipan-taipan yang memiliki lahan yang luasnya melebihi lahan milik Prabowo.
Jokowi diminta tidak hanya bernyali terhadap Prabowo, tapi kecut kepada taipan-taipan yang ada di sekelilingnya. (EPJ)
