Oleh: Ahmad ZR |
KPU dan Kemendagri diminta segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan WNA masuk DPT secara transparan.
Indonesiainside.id, Jakarta — Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyelesaikan persoalan masuknya warga negara asing (WNA) ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Dia melihat kedua institusi itu beberapa kali terkesan tidak bisa duduk bersama dan menyelesaikan masalah data pemilih tersebut.
“Ribut-ribut antara Kemendagri dan KPU ini sungguh sangat memprihatinkan. Dari kasus ini menjadi terbuka bahwa memang ada persoalan serius masalah DPT,” kata Ferry kepada wartawan di Jakarta, Rabu (6/2).
Dia menuturkan, penyelenggara pemilu dan pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan masuknya WNA ke dalam DPT. Ferry menduga ada persoalan yang lebih besar di balik temuan yang ada sekarang. “Fakta masuknya WNA ke DPT itu bisa jadi merupakan fenomena gunung es, carut-marut pelaksanaan pemilu,” ujarnya.
Karena itu, Ferry mendorong KPU dan Kemendagri segera duduk bersama untuk menyelesaikan masalah masuknya WNA ke dalam DPT secara transparan. “Pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. KPU dan Kemendagri hendaknya duduk bersama seluruh parpol dan kedua tim kandidat membicarakan masalah ini secara terbuka. Kemendagri dan KPU jangan menutup-nutupi persoalan ini karena menyangkut kualitas demokrasi kita,” tutur wakil ketua umum Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Kemendagri enggan mengungkapkan seluruh data 1.680 WNA pemilik kartu tanda penduduk elektronik e-KTP kepada KPU. Sejauh ini, kementerian pimpinan Tjahjo Kumolo itu hanya menyerahkan 103 data WNA yang masuk DPT Pemilu 2019.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, berdalih data yang dibeberkan instansinya saat ini hanya data yang dibutuhkan KPU, bukan data yang diinginkan lembaga penyelenggara pemilu itu. Pasalnya, data yang dibutuhkan KPU adalah data WNA yang masuk dalam DPT saja, yang terdiri atas 103 nama. Sementara, data yang lainnya dianggap belum diperlukan KPU.
“Bila diberikan semua datanya nanti kami khawatir terjadi salah input lagi dan masuk DPT,” kata Zudan di Jakarta, kemarin. (AIJ)
