Oleh: Ahmad ZR |
Berdasarkan laporan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN Prabowo-Sandi berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.
Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo–Sandi beserta partai politik koalisi pendukung hari ini melaporkan temuan yang tidak wajar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Presiden 2019 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo–Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, dua bulan lalu pihaknya telah bertemu dengan komisioner KPU untuk melaporkan temuan tersebut secara lisan.
“Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI,” kata Hashim di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).
Dia mengungkapkan, berdasarkan temuan dari tim TI (teknologi informasi) BPN Prabowo–Sandi, setidaknya terdapat 17,5 juta nama di DPT masih belum tervalidasi dengan baik dan benar. Karena itu, pihaknya mendorong KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk segera memperbaiki data tersebut agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur, berkualitas, dan berintegritas.
“Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda,” ujar Hashim.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria menuturkan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengklarifikasi masalah ini. Pasalnya, berdasarkan penuturan KPU, DPT ganda yang ditemukan BPN Prabowo–Sandi justru berasal dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.
“Ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU dan menurut KPU data inilah yang diterima dari Dukcapil Kemendagri. Nanti kami cari waktu untuk menemui Dukcapil Kemendagri untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar ini,” ucap Riza.
Dia mengungkapkan, di antara temuan DPT tidak wajar itu berupa nama-nama pemilih yang terindikasi fiktif. “Itu di antaranya bertanggal lahir 1 bulan Juli 9,8 juta. Ada yang lahir 31 Desember 3 juta sekian, dan yang lahir tanggal 1 bulan januari 2,3 juta sekian. Ini yang kami anggap tidak wajar,” kata Riza. (AIJ)
