Oleh : Muhajir |
Indonesiainside.id, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan penyelenggara pemilu agar tidak merusak antusiasme masyarakat dengan kecurangan.
“Penguasa didesak untuk tidak menggunakan algoritm big data, quick counts dan tindakan manipulatif lainnya utk menggiring opini publik untuk memenangkan capres. Antusiasme rakyat dan partisipasi publik yang sangat besar tidak boleh dirusak dengan rekayasa,” tulis Rizal Ramli dalam akun twitternya, Jakarta, Kamis (18/4).
Hal serupa juga disampaikan Asosiasi Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) untuk Pilpres jujur dan adil (Jurdil) 2019 yang disuarakan oleh Ir Arief Budiyono, F.Reinhard, dan Ir Budi Riyanto.
Dalam keterangan tertulis, APTSI menegaskan bahwa antusiasme rakyat dan partisipasi publik yang sangat besar kepada Prabowo-Sandi tidak boleh dirusak dengan rekayasa angka dari mesin big data, exit poll, dan quick count serta kecurangan. Apalagi, kata dia, banyak lembaga survey pesanan untuk memenangkan petahana.
Pilpres jujur dan adil (jurdil) dan bersih harus dilaksanakan KPU dan penyelenggara negara agar tak terjadi krisis kepercayaan dari rakyat. Adanya rekayasa big data yang mengungkap skor 58 persen (paslon 01) vs 41 persen ditengarai merupakan rekayasa big data yang sangat tidak etis dan merugikan kubu Prabowo-Sandi.
“Jangan lupa bahwa pemilu/pilpres ini dipantau dunia internasional, media dan civil society global serta tentunya rakyat Indonesia yang mendambakan pemilu jurdil dan bersih dari kecurangan.” kata Budi mewakili rekan-rekannya seorganisasi dari seluruh alumni perguruan tinggi se-Indonesia
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mencatat ribuan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di sejumlah TPS pada Pemilu 2019 yang tidak netral. Mereka mengerahkan pemilik suara untuk memilih calon tertentu.
“Pengawas Pemilu menemukan KPPS di 4.859 TPS yang mengerahkan pemilih untuk memilih calon tertentu,” kata Komisioner Bawaslu Afifudin di kantornya, Jakarta, Rabu (17/4).
Afif juga mengatakan pengawas Pemilihan Umum mencatat terdapat KPPS yang mencoblos sisa surat suara yang tidak terpakai yang terjadi di sekitar 860 TPS.
“Ada pula KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat hal ini terjadi di 3.066 TPS,” katanya.
Afif mencatat terdapat mobilisasi Pemilu untuk menggunakan hak pilih di 436 TPS. Ada juga saksi yang menggunakan atribut dengan unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.497 TPS.
Lebih lanjut, Bawaslu mencatat total laporan masalah Pemilu yang masuk mencapai 121.993. Afif mengatakan laporan ini merupakan respon cepat dan datanya akan terus bergerak. (EPJ)
