Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta — Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno kembali mempermasalahkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Keduanya kini mengajukan kasasi untuk kedua kalinya ke Mahkamah Agung (MA) dan telah diregister dengan perkara Nomor 2P/PAP/2019 tanggal 3 Juli 2019.
Kuasa hukum capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, perkara kasasi itu kini sedang diperiksa MA yang tengah dalam proses menunggu tanggapan KPU dan Bawaslu selaku termohon. Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya itu dilakukan sepekan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandi tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019.
Dalam kasasi kali ini, Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara tersebut. Perkara tersebut sebelumnya telah diajukan ke Bawaslu oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso. Akan tetapi, lembaga pengawas pemilu itu menyatakan perkara pelanggaran administrasi TSM yang diajukan kubu Prabowo-Sandi itu tidak dapat diterima (NO atau niet ontvanklijk verklaard).
“Artinya, materi perkaranya tidak diperiksa sama sekali oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat-syadar formil yakni Pemohon tidak menyertakan alat-alat bukti untuk mendukung permohonannya. BPN kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan NO Bawaslu tersebut,” kata Yusril di Jakarta, Rabu (10/7).
Menurut Yusril, putusan kasasi MA menguatkan Putusan Bawaslu. Namun, MA menambahkan alasan penolakannya karena Pemohon perkara yakni BPN yang ditandatangani oleh Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso—tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara. BPN, menurut Bawaslu, bukan pihak yang berkepentingan dengan pelanggaran administrasi TSM yang disangkakan.
“Pihak yang mempunyai legal standing atau yang berkepentingan menurut MA adalah Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Seharusnya merekalah yang mengajukan perkara adalah Paslonpres, bukan BPN,” kata Yusril.
Atas putusan kasasi MA tersebut, pengacara BPN kemudian mengganti pemohon perkara. Kali ini permohonannya dilakukan langsung oleh Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno sebagai pihak yang mempunyai legal standing.
Perkara itu kini sedang dalam proses meminta tanggapan kepada KPU. Sementara paslon Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, meskipun berkepentingan, sampai saat ini tidak dimintai tanggapan oleh Mahkamah Agung. “Sebab itu, kami bersikap pasif, namun aktif memantau perkembangan perkara ini,” ujar Yusril.
Pakar hukum tata negara itu menilai, para kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah salah melangkah dalam menangani perkara ini. Ketika MA menyatakan NO karena pemohonnya tidak punya legal standing, maka permohonan ulang atas perkara ini seharusnya diajukan kembali ke Bawaslu sebagai pengadilan tingkat pertama.
“Jika perkara ditolak Bawaslu, barulah mereka ajukan kasasi ke MA,” katanya.
Selain itu, menurut Yusril, Prabowo-Sandiaga bukanlah pihak yang memohon perkara ke Bawaslu dan sebelumnya mengajukan kasasi ke MA. Pemohon perkara sebelumnya adalah Ketua BPN Djoko Santoso.
“Sangat aneh kalau tiba-tiba, Pemohonnya diganti dengan Prabowo dan Sandiaga Uno tetapi langsung mengajukan kasasi, sementara keduanya sebelumnya tidak pernah berperkara,” kata Yusril.
Ia menilai ada kesalahan berpikir dalam menerapkan hukum acara yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Prabowo dan Sandiaga Uno. Dengan demikian menurut Yusril, dia yamin MA akan menyatakan N.O sekali lagi, atau menolak Permohonan ini seluruhnya.
Selain menyoroti prosedur kasasi seperti itu, Yusril juga mengemukakan pandangan bahwa mengajukan kembali kasasi atas dugaan pelanggaran TSM ke Mahkamah Agung sebenarnya sudah tidak relevan. Perkara ini akan menjadi semacam ne bis in idem atau mengadili kasus yang sama dengan Termohon yang sama dua kali.
“Mahkamah Konstitusi juga telah memeriksa permohonan yang intinya sama, yakni dugaaan kecurangan dan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.
Sebelumnya, MK telah menolak permohonan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno untuk seluruhnya, karena tidak ada satupun dalil yang mereka bawa ke MK yang dapat mereka buktikan. Ia mengatakan putusan MK adalah final dan mengikat.
Dengan diputuskannya perkara oleh MK, maka Bawaslu dan Mahkamah Agung harus dianggap sudah tidak berwenang lagi menangani perkara yang sama. Seharusnya semua pihak menghormati Putusan MK dan tidak melakukan upaya hukum lain lagi, termasuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. (AIJ)
