Bawaslu Hentikan Laporan Penggratisan Suramadu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan tak ada pelanggaran pemilihan umum, terkait penggratisan tol Suramadu, Madura, Jawa Timur. Dengan demikian, pengusutan atas laporan tersebut, akan dihentikan.

Indonesiainside.id, Jakarta: “Penggratisan penggunaan Jembatan Suramadu merupakan kebijakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau publik,” ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo ketika dikonfirmasi, Rabu, 28 November 2018.

Menurutnya, kebijakan itu bersifat netral, tak menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Bawaslu mendasari keputusan ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 282, pasal 283.

Pengusutan Bawaslu, kata dia, menunjukkan bukti pelapor amat lemah. Karena tidak bisa menunjukkan kegiatan pelanggaran, sesuai indikasi dalam pasal-pasal tersebut.

“Tidak dapat menunjukkan adanya kegiatan yang terkait dengan Pasal 282 atau Pasal 283 UU Pemilu,” sebut Ratna.

Sepetti diketahui, Forum Advokat Rantau (Fara) melaporkan capres Jokowi ke Bawaslu terkait kebijakan menggratiskan Jembatan Suramadu. Menurut mereka, kebijakan itu terindikasi sebagai kampanye terselubung.

“Sehubungan dengan digratiskannya Jembatan Suramadu oleh Pemerintah pada Sabtu, 27 Oktober, maka patut diduga hal itu melanggar kampanye atau jenis kampanye terselubung,” ujar anggota Fara, Rubby Cahyady, Selasa, 30 Oktober 2018.

 

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here