Pemilu Curang, HMI Desak Ketua KPU Mundur

Demonstrasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Jakarta, Jumat 26 April 2019. Foto : Muhajir

Oleh : Muhajir |

Indonesiainside.id, Jakarta – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Indonesia mengadakan demonstrasi di depan kantor pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat. Aksi tersebut memprotes kinerja penyelenggara pemilu yang dinilai jauh dari harapan rakyat dan mendesak tegas agar Ketua KPU mundur.

Dalam aksi tersebut, direktur eksekutif LB HMI, Rorano menyebut pesta demokrasi yang dilangsungkan pada 17 April 2019 secara serentak menuai sejumlah persoalan. Dia membeberkan beberapa persoalan seperti dugaan surat suara tercoblos, korban jiwa pelaksana pemilu, kesalahan entri data KPU, dan lambannya proses penanganan pelanggaran pemilu.

“Terdapat dugaan surat suara telah tercoblos dan menguntungkan pihak tertentu. Selain itu dugaan pemilih Ganda juga terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019,” tegas Rorano yang diaminkan massa HMI yang berada di lokasi, hari ini (26/4).

Dalam aksi ini HMI juga membawa keranda sebagai simbol matinya demokrasi karena pelaksanaan Pemilu 2019 yang terindikasi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, massif dan sistematis. Keranda ini juga sekaligus simbol matinya asas pemilu yang jujur dan adil.

Dia juga menyebut, dalam pelaksanaan pemilu serentak tersebut juga terdapat kesalahan entri data C1 yang ditemukan massif di beberapa propinsi. Hal itu, kata dia, terjadi selama proses penghitungan suara melalui situng yang dilakukan oleh KPU sehingga berakibat terjadi polemik di tengah masyarakat.

Untuk itu, dia meminta agar KPU RI dan Badan Bawaslu RI untuk mengaktifkan media center dalam waktu l X 24 Jam sebagai bentuk penerimaan informasi dan pengaduan pelanggaran pemilu serentak 2019.

“Mendesak KPU RI untuk segera menghentikan proses penghitungan suara melalui situng karena bertentangan dengan UU Pemilu dan diduga kuat berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dia juga mendesak Bawaslu untuk menindaklanjuti segala bentuk aduan warga Negara terhadap pelanggaran pemilu serentak 2019. Dia juga mempertanyakan kinerja dan penanggungjawaban KPU dalam peneyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 trilliun.

HMI juga mendesak ketua KPU RI, Areif Budiman, untuk segera mundur demi mengembalikan citra dan integritas Lcmbaga Penyelenggara Pemilu.

“Mendesak Pemerintah dan DPR RI agar segera melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.” tegas Rorano. (EPJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here