Bareskrim Minta Menkumham Cabut Surat Pencegahan Kivlan Zein ke Luar Negeri

Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan surat pemanggilan polisi kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen (kanan) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jumat (10/5) malam. (Foto: Istimewa)

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Bareskrim Mabes Polri mengajukan surat pembatalan pencegahan ke luar negeri atas nama terlapor Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zein. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Republik Indonesia.

Dalam surat tersebut, kepolisian merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/207/lV/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Kapolri kepada Kabareskrim Polri untuk Menandatangani Keputusan tentang Pencegahan, dan Penangkalan.

Termasuk surat permohonan bantuan pencegahan keluar negeri Nomor 3/3246 RES 11 2N/2019/Bareskrim, tanggal 10 Mei 2019 atas nama Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dan paspor Nomor: A8434220 atas nama Kivlan Zen, akan habis masa berlakunya pada tanggal 30 Juni 2019.

“Berkenaan dengan poin satu dan 2 dua tersebut di atas, dengan ini diberitahukan kepada Dirjen Imigrasi bahwa terhadap surat permohonan bantuan pencegahan keluar negeri Nomor: 3/3248 RES.1.1.2N/2019/Bareskrim, tanggal 10 Mei 2019 atas nama Mayjen TNl (Purn) Kivlan Zen, mohon kiranya dapat dilakukan pembatalan,” kata Wakil Direktur Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Umum, Agus Nugroho melalui suratnya di Jakarta, Sabtu (11/5).

Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Mabes Polri mencekal loyalis calon presiden Prabowo Subianto, Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen, untuk bepergian ke luar negeri. Penyidik juga memberikan surat panggilan pemeriksaan polisi kepada Kivlan saat mantan kas Kostrad tersebut berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tadi malam.

“Betul, bahwa penyidik memberi surat paggilan ke Pak Kivlan untuk diperiksa hari Senin (13/5) nanti dan pemberitahuan pencekalan, itu dilakukan di Bandara Soetta,” kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Saputra, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (10/5) malam.

Asep mengatakan, semalam Kivlan berencana akan bepergian ke Brunei Darussalam melalui Batam. “Sudah dicekal, dia rencana ke Brunei melalui Batam. Saat ini dia sekarang di mana kami belum tahu. Tapi pencekalan itu ada prosesnya di imigrasi,” ucap Asep.

Pemeriksaan terhadap Kivlan dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/5). Surat panggilan terhadap tokoh oposisi itu diserahkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Gate 22, tepat sebelum Kivlan naik pesawat.

Laporan atas Kivlan terdaftar dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107. (AIJ)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here