Ribuan Mahasiswa Medan Demonstrasi Pertanyakan Netralitas Polri

Oleh : Eko P |

Indonesiainside.id, Medan – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Sumatera Utara melakukan aksi demonstrasi memperingati Reformasi ke-21 di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Mereka menuntut Pemilu yang bersih dan mempertanyakan netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan juga keterlibatan Polri dalam memenangkan salah satu paslon.

Mereka datang dengan berjalan kaki dari Jalan Raden Saleh Medan, sambil mengibarkan bendera merah putih dan bendera HMI. Tepat pukul 15.15 Wib, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Bersatu tiba di gedung DPRD Sumut.

Setibanya di depan Gedung DPRD Sumut, ribuan mahasiswa massa aksi sempat rusuh dengan mendorong pagar kawat berduri yang terpasang di sekitar gedung DPRD Sumut.

Tidak hanya itu, aksi bakar ban juga dilakukan, bahkan sejumlah mahasiswa tampak memukul-mukul kawat duri dengan kayu. Aksi menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap demokrasi dan pendidikan politik ini semakin memanas ketika pihak kepolisian melarang merusak kawat duri.

Tanpa menghiraukan imbauan pihak kepolisian, mereka langsung menginjak kawat duri tersebut dan langsung melompatinya.

“Di momentum 21 tahun reformasi sudah selayaknya untuk kita mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan keresahan rakyat Indonesia,” kata Ketua Umum (Ketum) HMI FKG USU Ridho Fahrezy.

Dia menambahkan, atas nama keresahan rakyat Indonesia mereka siap melakukan aksi yang lebih besar lagi untuk menuntut keadilan. Mahasiswa juga mempertanyakan adanya korban meninggal dunia dalam aksi Gerakan Nasional kedaulatan Rakyat (GNKR) di Jakarta.

“Apabila dalam waktu 1×24 jam aksi ini tidak ditindaklanjuti, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Tetapi kami harap itu tidak terjadi,” tegasnya.

Sementara itu koordinator aksi GNKR Rabu Alam menyatakan tidak seharusnya kepolisian melakukan aksi represif dan menggelar pengawalan berlebihan. “Pemilu 2019 adalah pemilu terburuk dalam sejarah, karena banyak kecurangan dipertontonkan di dalamnya. Bawaslu juga bersikap diam atas laporan kecurangan,” tegasnya.

Berikut pernyataan sikap aksi HMI Komisariat Bersatu adalah sebagai berikut:
1. Usut tuntas kematian 527 jiwa petugas KPPS
2. Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggaraan Pemilu 2019
3. Tanggung jawab pemerintah terhadap demokrasi dan pendidikan politik yang diberikan kepada Rakyat Indonesia
4. Netralitas TNI-Polri dan ASN pada pemilu 2019 dan menjamin kestabilitasan Negara pasca-pemilu oleh TNI dan Polri
5. Klarifikasi POLRI terhadap tindakan represif terhadap masa aksi
6. Meminta klarifikasi Bawaslu terkait indikasi kecurangan perhitungan suara KPU
7. Perbaikan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan efektivitas dana Bos
8. Supremasi hukum dan HAM

(EPJ/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here