Sidang Sengketa Pilpres, Bawaslu Serahkan 134 Alat Bukti

Ketua Bawaslu, Abhan. Foto: Istimewa

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Bawaslu menyerahkan 134 alat bukti beserta keterangan tertulis setebal 151 halaman ke Mahkamah Konstitusi. Alat bukti ini untuk menjawab sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan paslon 02, Prabowo-Sandi, sebagai pemohon dalam sengketa ini.

Sidang perdana akan digelar ada 14 Juni mendatang. Bawaslu diposisikan sebagai pihak pemberi keterangan.

“Keterangan kami setebal 151 halaman kemudian kami juga sertai dengan alat bukti. Alat bukti kami ada 134 alat bukti, itu yang kami serahkan hari ini,” kata Ketua Bawaslu, Abhan, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6).

134 alat bukti itu berupa pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu selama pilpres berlangsung. Alat bukti itu akan menjadi modal untuk menjawab semua materi yang diserahkan pemohon, yakni Prabowo-Sandi.

“Alat bukti total ya terkait pengawasan Bawaslu berhubungan dengan pelaksanaan pilpres,” katanya.

Sementara, keterangan tertulis setebal 151 halaman yang diserahkan Bawaslu total berisi empat poin jawaban. Poin pertama yakni terkait dengan hasil pengawasan Pemilu 2019 terutama yang berkaitan dengan pilpres.

“Tentu hasil pengawasan di tahapan pilpres dari tahapan awal sampai rekapitulasi,” kata dia.

Poin kedua terkait dengan tindak lanjut dari laporan maupun temuan selama proses tahapan pemilu 2019. Dalam berkas itu, Bawaslu juga memberikan jawaban untuk pokok-pokok yang menjadi dalil pemohon dalam berkas tuntutan dan penjelasan tentang pelanggaran yang diperkarakan dalam PHPU ini.

Poin ketiga terkait dengan keterangan Bawaslu atau jawaban Bawaslu terkait dengan pokok-pokok yang menjadi dalil pemohon. “Jadi dalam permohonan temuan itu kan ada yang menyampaikan soal Bawaslu maka kami menjawab,” ucapnya.

Poin keempat, terkait jumlah dan jenis-jenis pelanggaran yang ada kaitannya dengan dalil-dalil pemohon. Pada kesempatan itu, Abhan menyebut semua berkas dan keterangan yang diberikan ke Bawaslu berdasar pada permohonan sebelum direvisi oleh pemohon.

Berkas perkara lama yang diserahkan pada 24 Mei lalu. “Yang lama, kita belum terima berkas yang revisi,” katanya. (EPJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here