Prabowo-Sandi Otomatis Menang Jika MK Diskualifikasi Petahana

Paslon 02 Prabowo-Sandi. Foto: Istimewa.

Oleh: Rudi Hasan

Indonesiainside.id, Jakarta — Para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) berharap menang. Kuncinya, MK diminta independen dan adil dalam memutus perkara terkait sengketa hasil Pilpres 2019.

Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak optimistis MK mengabulkan petitum yang diajukan tim kuasa hukumnya. Tuntutan yang dimaksud Dahnil yakni mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

“Ketika MK memutuskan didiskualifikasi tentu pemenang pemilunya adalah BPN (Prabowo-Sandi),” ujar Dahnil di Jakarta, Sabtu (15/6).

Dengan putusan MK mendiskualifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus patuh sepenuhnya. Dahnil menyebut penyelenggara hanya punya satu pilihan, yakni memenangkan pasangan kandidat yang tersisa.

Rentetan skema ini sesuai dengan petitum atau tuntutan yang diajukan pihaknya. Dalam butir petitum, BPN meminta MK mendiskualifikasi petahana, dilanjutkan dengan KPU yang memenangkan pihaknya.

“Jadi keputusan MK itu kan final. Nah tinggal secara formal nanti yang mengesahkan adalah KPU,” beber Dahnil.

Berikut 15 tuntutan Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019;

3. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:
1. Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. (HC) KH Maruf Amin. Suara: 63.573.169 atau 48 persen.

2. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno. Suara: 68.650.239 atau 52 persen.

4. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H Ir Joko Widodo dan Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

5. Membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, H Ir Joko Widodo dan Prof Dr (HC) KH Ma’ruf Amin, MA, sebagai Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

6. Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode tahun 2019-2024.

8. Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, H. Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin, MA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

9. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

10. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H. PRABOWO SUBIANTO dan H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2014. Atau:

11. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Atau:

12. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan tengah, agar dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.

13. Memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekrutmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

14. Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berpkepentingan dan berwenang.

15. Memerintahkan KPU untuk melakukan Audit terhadap Sistem Informasi Perhitungan Suara, khususnya namun tidak terbatas pada Situng;
Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). (Aza)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here