Bisakah Mahkamah Internasional Tangani Sengketa Pilpres Indonesia?

Oleh: Suandri Ansah

Indonesiainside.id, Jakarta — Prabowo Subianto akan menempuh langkah hukum lain menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilprs 2019. MK sebelumnya telah menolak semua gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi seputar dugaan kecurangan Pilpres.

“Sesudah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta saran dan pendapat apakah masih ada langkah hukum dan langkah konstitusional lainnya yang mungkin kita dapat tempuh,” kata Prabowo setelah mendengar putusan MK, Kamis (26/7).

Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua saat demo di depan MK bahkan mengatakan lebih spesifik lagi. Dia menyatakan akan melaporkan hasil keputusan MK ke peradilan internasional.

“Kita akan lakukan pelaporan ke peradilan internasional, karena mereka bisa audit forensik terhadap IT KPU bagaimana bentuk-bentuk kecurangan situng,” kata Abdullah usai melakukan aksi halal bihalal Persaudaraan Alumni 212 di Jakarta dikutip Antara.

Mengutip laman resmi Mahkamah Internasional, Mahkamah ini merupakan organ peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan berdasar Piagam PBB. Pagam ini ditandatangani pada tahun 1945 di San Francisco (Amerika Serikat), dan mulai bekerja pada tahun 1946 di Istana Perdamaian, Den Haag (Belanda).

Pengadilan, yang terdiri dari 15 hakim, bertugas untuk menyelesaikan perselisihan hukum antara Negara sesuai dengan hukum internasional. Kedua, untuk memberikan pendapat tentang masalah hukum yang dirujuk oleh organ resmi dan badan khusus PBB yang berwenang.

Hanya Negara yang berhak tampil di hadapan Pengadilan dalam kasus-kasus yang kontroversial. Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani tuntutan dari individu, organisasi non-pemerintah, perusahaan atau entitas swasta lainnya.

Peradilan juga tidak dapat memberi nasihat hukum atau membantu sengketa hukum yang berurusan dengan otoritas nasional negara tersebut. Akan tetapi, suatu Negara dapat mengambil kasus salah satu warganegaranya dan mengajukan gugatan kepada Negara lain.

Berdasarkan data Mahkamah Internasional, ada 3.674 keputusan yang telah dikeluarkan Mahkamah sejak beroperasi pada 1946 hingga 2015. Kesemuanya merupakan sengketa antar negara. (*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here