Oleh: Ahmad ZR |
Indonesiainside.id, Jakarta — Deputi Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, KSPI sejak awal didirikan terlibat dalam proses politik sebagai sarana untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam konteks pemilu 2019, KSPI turut menjadi bagian dari peserta aktif pemilu. Karenanya KSPI mempertanyakan Kemenkes yang terkesan lambat mengungkap kematian anggota KPPS.
“KSPI terlibat dalam proses pemilu dan pilpres agar ada peningkatan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat,” kata Rusdi dalam konferensi pers di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/5).
Hal lain, ia menyoroti meninggalnya 600 lebih anggota KPPS dalam pemilu serentak 2019. Kematian secara misterius tersebut menjadi desas-desus dan pertanyaan besar jika tidak segera diungkap.
“Kami minta kepada Komnas HAM agar membentuk TGPF (tim gabungan pencari fakta) karena sampai hari ini kementerian kesehatan menolak untuk mengusut. Jika tidak dilakukan, maka ini akan menjadi isu yang tidak kunjung selesai,” kata dia.
Rusdi juga menyoroti meninggalnya delapan orang dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei lalu. KSPI meminta Komnas HAM untuk dapat berperan lebih dalam kedua kasus tersebut.
“Kita tidak ingin Komnas HAM takut dan mandul. Komnas HAM punya prestasi pascareformasi dan berani independen membela hak asasi rakyat, sehingga masyarakat nantinya mendapat jawaban yang jelas,” ujarnya.
Ia menambahkan, rencananya, Selasa (28/5) besok KSPI akan melakukan aksi di Komnas HAM jam 13.00 WIB dan menyambangi Polda Metro Jaya untuk memberikan dukungan terhadap pengacara senior Eggi Sudjana. Selain itu, KSPI akan mengawal jalannya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“KSPI juga akan all-out melaksanakan aksi-aksi di MK dalam mendukung gugatan yang diajukan Prabowo-Sandi. Kami berharap MK bisa lebih terbuka, akses tidak dipersulit dan aparat keamanan kooperatif sehingga semua pihak mempercayai demokrasi,” ujar dia.(EPJ)
