Pakar Hukum: Pemerintah Jangan Gengsi Tarik Omnibus Law
Indonesiainside.id, Jakarta - Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi, meminta pemerintah tidak perlu gengsi menarik kembali ...
Indonesiainside.id, Jakarta - Dosen HTN Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi, meminta pemerintah tidak perlu gengsi menarik kembali ...
Indonesiainside.id, Jakarta - Direktur LBH Jakarta, Arief Maulana, menolak mekanisme dan subtansi draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ...
Indonesiainside.id, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menyebut draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih tertahan di meja ...
Indonesiainside.id, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai proses penyusunan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) bermasalah serta subtansi ...
Indonesiainside.id, Jakarta -Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Sapu Jagad tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang ...
Indonesiainside.id, Depok - Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja tidak melibatkan ...
Indonesiainside.id, Depok - Guru Besar Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Maria Farida Indrati menilai bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus ...
Indonesiainside.id, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan sembilan alasan mengapa omnibus law harus ditolak. Pertama, ...
Indonesiainside.id, Jakarta - Keberadaan Pasal 170 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih jadi sorotan, kerena pasal tersebut diklaim pihak pemerintah sebagai ...
© 2022 MediatrustPR. All right reserved