Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Komite I DPD, Fahira Idris, yang membidangi urusan politik, hukum, dan HAM mengatakan, untuk konten-konten negatif di internet terutama pornografi dan kekerasan butuh komitmen kuat dari pemerintah. Ini karena konten-konten tersebut sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak-anak.
Dia menjelaskan, pemerintah harus bertanggungjawab karena undang-undang perlindungan anak mengamanatkan kepada pemerintah untuk memastikan anak Indonesia mendapat informasi dan pengetahuan positif dalam proses tumbuh kembangnya. Maka itu, pemerintah wajib memastikan internet di Indonesia bersih dari konten yang merusak proses tumbuh kembang anak.
Fahira melihat pemerintah sebagai leading sektor melalui kementerian dan lembaga terkait belum optimal mengatasi hal tersebut. Pemerintah masih kecolongan karena anak-anak masih terpapar konten negatif dan kemudahan mengaksesnya.
Selain Youtube dan media digital, di dalam media sosial juga masih banyak ditemukan konten pornografi. Konten pornografi di media sosial menggunakan tanda tautan atau hashtag populer yang menarik perhatian anak-anak.
“Bahkan pemilik akun-akun ini menggunakan hashtag-hashtag populer untuk mengarahkan anak melihat konten negatif,” kata Fahira melalui keterangan tertulis, Selasa (13/8).
Dengan demikian, strategi paling tepat adalah mencegah, artinya harus ada strategi yang komprehensif agar konten-konten negatif bisa langsung dihapus. Jadi ada semacam early warning system.
Dia mengatakan, tidak seperti sekarang di mana banyak konten yang di take down setelah ramai di publik dan secara luas sudah diakses termasuk oleh anak-anak. Memang tidak mudah melakukan pencegahan tersebut, karena membutuhkan sinergi dan komitmen yang kuat antarpemangku kepentingan.
Mulai dari pegiat atau konten kreator, komunitas, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, regulator, dan penegak hukum. Menurut dia, sebagai leading sektor, tugas pemerintah harus menjamin terjalin sinergi ini sehingga Indonesia mempunyai ‘pasukan digital’ yang sigap menemukan dan menghapus konten-konten negatif.
Maka itu, Fahira mengusulkan tak perlu dibentuk lembaga baru untuk menangani masalah tersebut. Cukup lembaga yang sudah ada dikuatkan.
“Sebagai orang tua kita juga harus menjadi terdepan menjaga dan memastikan tontonan anak-anak kita. Jadilah orang tua yang cerdas. Jadikan kemajuan dunia digital saat ini sebagai bahan pembelajaran positif bagi anak,” ucap Fahira. (EP)
