Indonesiainside.id, Jakarta – Akankah kecerdasan teknologi Artificial Intelligence (AI) menjadi sangat cerdas sehingga kita tidak membutuhkan pemerintah lagi? Itulah saran dari kepala digital Taiwan, yang mencatat bahwa “Kami dapat mengganti seluruh pemerintah dengan AI dalam 500 tahun,” ujarnya.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo berencana untuk menggunakan teknologi robot Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan (AI) dalam rangka meningkatkan penyampaian layanan publik.
Melansir Govinsider.asia, Minggu (8/12), berikut yang bisa dilakukan oleh AI untuk menggantikan pekerjaan pemerintah.
1. Lebih Efisien
Ada anggapan umum bahwa layanan publik lebih sering terlalu lambat untuk merespons tepat waktu. Mereka lambat dalam pengambilan, dan bahkan lebih lambat pada pengiriman. Kadang-kadang ini benar, karena keterbatasan anggaran dan sumber daya, pemerintah mungkin tidak dapat mengarahkan dana dan keterampilan manusia secara tepat ke daerah-daerah yang paling dibutuhkan.
Dengan menggunakan teknologi AI, pemerintah menjadi semakin efisien baik dalam waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk merespons maupun dalam alokasi sumber daya. Di AS, tentara menggunakan asisten virtual interaktif yang melalui pembelajaran mendalam membantu menjawab pertanyaan, kualifikasi ulasan, dan menyortir kandidat. Karyawan potensial ini kemudian dirujuk ke perekrut manusia, sehingga mempercepat proses.
Ini juga membebaskan pejabat layanan publik untuk mendedikasikan waktu dan upaya mereka untuk penyelesaian masalah yang lebih kompleks daripada memilah-milah ribuan aplikasi.
Pemerintah Denmark berusaha menggunakan teknologi AI untuk membantu memproses aplikasi untuk pembayaran hibah dan kesejahteraan. Teknologi ini akan memungkinkan para pejabat untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat dan menghilangkan kebutuhan pekerja kasus untuk meneliti kertas-kertas yang mungkin memperlambat proses dan memperkenalkan bias dalam proses tersebut.
2. Lebih Personal
Ketika teknologi AI digunakan dalam layanan publik dapat membantu pegawai negeri mempersonalisasikan pemerintah terhadap pelayanan publik setiap warga negara. Di Selandia Baru, layanan prediktif yang disebut SmartStart memberikan informasi yang dipersonalisasi dari seluruh lembaga pemerintah kepada orang tua yang menunggu. Platform ini memungkinkan warga untuk mengisi berbagai formulir, dan bahkan mengajukan permohonan akta kelahiran, semuanya dari ponsel mereka. Ini membuat orang tua menikmati waktu berkualitas dengan bayi mereka, alih-alih berlari dari satu lembaga pemerintah ke yang lain.
Model prediktif tanpa-pertunjukan yang diterapkan di berbagai rumah sakit umum di Singapura membantu memprediksi tingkat tidak-ada pasien yang menggunakan analisis data dan kecerdasan buatan dan dengan demikian mempersonalisasikan interaksi pasien. Teks pengingat dikirim ke pasien dengan tingkat tidak muncul yang tinggi. Program ini juga dapat memeriksa dengan pasien jika penjadwalan ulang diperlukan.
Layanan ini memungkinkan pasien untuk berinteraksi lebih baik dengan layanan kesehatan publik dan mengurangi waktu yang terbuang untuk tugas administrasi.
3. Lebih Prediktif
Home Office UK telah mendanai beberapa pengembang untuk membuat program intelijen buatan yang menghapus konten yang diunggah dari organisasi teroris, dan mempelajari pola-pola ini untuk membantu mencegah mereka agar tidak diunggah. Ini membuat propaganda teroris lebih sulit diakses, dan mengurangi radikalisasi individu.
Teknologi AI memberikan layanan publik keunggulan atas ancaman keamanan yang berubah dengan cepat dan berkembang.
Di Malaysia, kepolisian dan badan TIK nasional telah bekerja sama untuk menciptakan sistem pengawasan di penjara yang dapat mendeteksi dan memprediksi perilaku agresif narapidana serta upaya melarikan diri.
Sistem ini juga memperhatikan perilaku petugas polisi yang bertugas melindungi narapidana dari penganiayaan. Setelah dipicu, sistem akan memperingatkan petugas yang bertugas dan mengarahkan mereka ke potensi pelanggaran.
4. Lebih Banyak Bottom-up
Di Las Vegas, departemen kesehatan menguji coba perangkat lunak yang mengumpulkan dan menganalisis ribuan tweet untuk mengidentifikasi situs inspeksi kesehatan potensial untuk restoran. Program menghitung jenis dan kemungkinan masalah kesehatan dari kata dan frasa dari tweet, yang kemudian ditandai dan dihubungkan ke restoran tertentu.
Pengawas kesehatan kemudian dikirim ke restoran-restoran ini untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Uji coba ini menghasilkan 6% peningkatan dalam kutipan dibandingkan dengan ketika inspeksi dilakukan secara acak, dan memungkinkan informasi dari masyarakat sipil untuk memandu tindakan yang diperlukan.
Di Taiwan, legislator telah menggunakan platform pol.is yang diberdayakan AI untuk menyatukan lebih dari 4.000 pemangku kepentingan yang berbeda terkait masalah ridesharing apps di negara tersebut.
Pengendara, pengemudi taksi, dan pengemudi Uber mempertimbangkan peraturan yang harus diikuti oleh Uber dan aplikasi ridesharing lainnya di Taiwan, sementara platform melacak dan mengelompokkan orang-orang dengan sudut pandang yang sama.
AI mungkin memang akan mengambil alih pemerintahan dalam 500 tahun ke depan, tetapi kita tidak harus menunggu selama itu untuk melihat pengaruh positifnya di seluruh sektor.
Sejumlah teknologi yang ada saat ini, sudah bisa mengurangi ketidakefisienan dalam pemberian layanan publik dan membuat pemerintah lebih akuntabel, mudah untuk diakses. (*/Dry)
Berikan Komentar: