Pakar: Netflix Harus Mematuhi Aturan Pemerintah Indonesia

Dari kiri ke kanan: Uday Rayana - Pimpinan Redaksi Selular.id, Bobby Rizaldi - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar, Agung Suprio - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Heru Sutadi- Pengamat Telekomunikasi, IT, dan Ekonomi Digital, Sudaryatmo, Pengurus Harian YLK. Foto: Anisa Tri K/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemblokiran dilakukan oleh sejumlah provider internet di Indonesia pada Netflix karena dianggap menghadirkan konten pornografi dan LGBT. Terkait hal ini, perwakilan beberapa lembaga pemerintah menyerukan pendapatnya dan menyerukan bahwa Netflix harus mematuhi aturan Pemerintah Indonesia.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Agung Suprio menjelaskan, jika Netflix masuk ke dalam undang-undang penyiaran Indonesia, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembaharuan pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS).

“Sekarang kami sedang merevisi P3 SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) 98-2013, jadi akan ada beberapa perubahan yang harus dimasukkan. Kalau yang direvisi sekarang masih kepada lembaga penyiaran konvensional. Belum merambah kepada media baru. Karena memang belum ada regulasinya,” jelas Agung dalam bincang media di Jakarta Kamis (16/1).

Mengenai permasalahan Netflix yang diblokir karena menampilkan konten yang tidak sesuai dengan norma sosial, Agung berpendapat jika hal tersebut bisa dikembalikan kepada publik. “Norma sosial itu publik yang menentukan, jika nanti KPI dilibatkan membuat peraturan pada media baru, maka KPI akan mengundang, akademisi, masyarakat, termasuk juga Netflix atau tv streaming untuk merumuskan P3 SPS. Nah sekarang kan belum, jadi P3 SPS yang sekarang, yang dilakukan itu kepada televisi nya, kepada lembaga penyiaran konvensional,” jelasnya.

Peraturan regulasi yang belum jelas, menjadi permasalahan bagi Netflix. Bobby Rizaldi, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar melihat fenomena digital ini membuat negara “gagap”. Senada dengan Agung, ia berpendapat jika peraturan perundang-undangan digitalisasi, sebaiknya diusulkan oleh DPR.

“Dalam undang-undang penyiaran, disitu ada digitalisasi berupa penyiaran. kenapa itu menjadi inisiatif DPR? Karena kalau syarat nya televisi digital, artinya pemerintah yang harus beliin televisi digital kepada rakyat nya. Maka dari itulah inilah undang undang yang stakeholder nya adalah publik. Baik itu penontonnya, ataupun para stasiun televisi. Undang undang baru tentang digitalisasi tv, Netflix tidak akan masuk di situ. Netflix ini, bungkus nya telekomunikasi, yang diatur dalam undang-undang telekomunikasi, frekuensinya tetapi isinya penyiaran,” jelas Bobby.

Menurutnya, sekarang adalah era perubahan format. “Sampai saat ini usulan undang-undang adalah dari DPR, sedangkan undang-undang telekomunikasi dari pemerintah yang belum di update,” imbuhnya.

Heru Sutadi, Pengamat Telekomunikasi, IT, dan Ekonomi Digital menilai, kecepatan teknologi selalu mengikuti aturan hukum. “Teknologi yang cepat harus berimbang dengan aturan yang kita keluarkan. Seharusnya kementerian kominfo, KPI pusat, lembaga sensor film, lembaga keuangan duduk bersama untuk mengatur Netflix dan lainnya,” ujar Heru.

Hingga saat ini Netflix diketahui belum menyandang status Badan Usaha Tetap (BUT). Padahal, Kewajiban bagi perusahaan penyedia layanan over the top (OTT) harus BUT tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).(PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here