Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Nonot Harsono menilai perlunya pengaturan yang lebih jelas tentang keberadaan pemain bisnis model Over The Top (OTT) global di Indonesia.
“Hubungan antara OTT global dan operator telekomunikasi perlu dipertegas melalui kewajiban kerja sama. Dengan adanya kewajiban kerja sama, maka akan ada kejelasan status badan hukum OTT global sehingga OTT global juga dapat menjalankan kewajibannya di Indonesia, termasuk perpajakan,” ujar Nonot dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.
Nonot mengkhawatirkan jika OTT tidak segera diatur, dalam jangka panjang akan banyak mudaratnya. Jika operator telekomunikasi lokal tak dapat bersaing dengan OTT global dan ‘gulung tikar’ maka berpotensi mengancam kedaulatan digital Indonesia.
Ia pun mengingatkan transformasi digital di Indonesia jangan sampai sepenuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh pemain asing.
“Kedaulatan itu adalah memegang kendali sepenuhnya. Kalau big data ada di Facebook atau Google bagaimana kita ngomong kedaulatan? Agar OTT global ini memberikan manfaat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia, pemerintah harus segera mengaturnya. Dibuat regulasi yang jelas. OTT global harus bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha yang ada di Indonesia melalui jalur dan cara yang tepat,” kata Nonot.
Ia mengatakan saat ini di beberapa negara, OTT global sudah membangun jaringan telekomunikasi sendiri, termasuk membangun kabel laut. Dahulu kabel laut dimiliki konsorsium perusahaan telekomunikasi, namun kini pemain OTT membangun sendiri.
