Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika melihat literasi sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting dalam agenda transformasi digital nasional.
“Kunci dasar transformasi digital itu adalah literasi SDM,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, dalam sebuah webinar, Rabu (1/9).
Kemampuan sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap bagaimana mereka menggunakan ruang digital. Pemerintah gencar mengadakan literasi digital agar masyarakat bisa menggunakan internet untuk hal yang positif.
“Bagaimana beraktivitas di ruang digital secara aman, bertransaksi secara aman dan menjaga data pribadi,” kata Semuel.
Pemahaman masyarakat mengenai ruang digital sangat penting, ketika teknologi semakin maju nanti, mereka sudah siap dan tidak hanya menjadi penonton, tapi, juga berpartisipasi aktif.
Pemerintah beberapa bulan lalu meluncurkan Gerakan Nasional Literasi Digital yang fokus pada tema budaya bermedia digital, aman bermedia digital, etis bermedia digital dan cakap bermedia digital.
Gerakan literasi digital tersebut diharapkan bisa melatih sekitar 12,4 juta masyarakat setiap tahun. Pada 2024 nanti, ditargetkan ada 50 juta masyarakat yang sudah memiliki kemampuan yang ada di program literasi tersebut.
Orang-orang tersebut diharapkan bisa menularkan kemampuan mereka kepada orang lain di sekitar mereka sehingga semakin banyak penduduk Indonesia yang terliterasi.
Semuel mengingatkan bahwa ruang digital sudah diakui di Indonesia sejak 2008 lalu melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
“Aktivitas di ruang digital sama sahnya dengan ruang fisik,” kata Semuel.
Pembangunan infrastruktur digital tidak kalah penting dalam agenda transformasi digital. Untuk itu, pemerintah mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur agar seluruh wilayah di Indonesia bisa memiliki akses internet.
Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2020 lalu menunjukkan penetrasi internet di Tanah Air baru mencapai 73,7 persen dari populasi, atau sekitar 196,7 juta jiwa.
Padahal, jika berbicara mengenai transformasi digital, menurut Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kominfo, Anang Latif, angka yang ideal adalah 100 persen alias tidak ada orang yang tertinggal.
“Bagaimana kesenjangan infrastruktur (digital) ini bisa selesai secepatnya,” kata Anang.
Pemerintah melalui BAKTI pun mengubah skema pendanaan untuk membangun menara base transceiver station (BTS) 4G, dari yang selama ini hanya menggunakan dana universal service obligation (USO) dari operator seluler, mulai tahun ini dan 2022 akan ditambah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemerintah juga memajukan agenda pembangunan infrastruktur TIK yang semula dijadwalkan selesai pada 2032 menjadi pada 2022 nanti, salah satunya dipicu pandemi virus corona yang mengharuskan berbagai aktivitas dilakukan dari jarak jauh menggunakan internet. (Ant/Ima)
