Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate mengapresiasi merger PT Indosat Tbk (ISAT) dan PT Hutchison 3 Indonesia dan mengharapkan bisa lebih memperkuat tulang punggung telekomunikasi nasional.
“Konsolidasi merger dan akuisisi dalam rangka streamline industri di Indonesia sudah di jalan yang benar, yang perlu kita dorong sekarang adalah merger ini akan bisa bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kalau kita lihat, dari sisi hulu, merger dan akuisisi ini adalah untuk memastikan konektivitas nasional lebih baik agar penggelaran infrastruktur TIK lebih merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia,” ungkapnya dalam Dialog Economic Challenges Metro TV: Konsolidasi Industri Telko, di Jakarta Barat, Selasa (15/2).
Bahkan, melalui merger dan akuisisi tersebut, Menkominfo mengharapkan dapat menghasilkan iklim industri telekomunikasi yang lebih produktif dan lebih efisien. Sekaligus memberikan dukungan atas akselerasi transformasi digital nasional.
“Saya berharap bahwa konsolidasi yang sudah kita mulai ini diteruskan, sehingga nanti streamline industri telekomunikasi nasional kita menjadi industri yang lebih kuat. Dengan begitu, diharapkan akan memberikan layanan yang lebih bagus, coverage menjadi lebih luas secara nasional sehingga telekomunikasi kita betul-betul bisa menjadi enabler untuk masyarakat kita masuk ke transformasi digital dan memanfaatkan ruang digital yang lebih baik,” ungkapnya.
Sebelumnya melalui Keputusan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2022, Menteri Johnny memberikan persetujuan atas merger dan akuisisi. Melalui persetujuan itu, Menkominfo berharap penggelaran insfrastruktur TIK akan dilakukan secara merata yang tersebar di wilayah tanah air. Dan pada gilirannya akan menjadi enabler untuk mendorong sektor hilir atau downstream digital bertumbuh.
“Apakah itu e-Commerce, fintech, edutech, healthtech, electronic government, ini semua bisa bertumbuh karena layanan digitalnya. Di saat yang sama, e-Commerce misalnya, maka kita akan melibatkan penopang GDP terbesar nasional kita yakni UMKM untuk segera onboard. Ada 64 juta UMKM nasional saat ini dan kita harapkan di tahun 2024 mendatang, setengah dari jumlah itu sudah digital onboarding,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, Pemerintah tengah menyiapkan roadmap dan kerja besar dalam infrastuktur digital di Indonesia, terutama untuk wilayah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T.
“Presiden Joko Widodo mempunyai visi yang tegas dan komitmen politik yang kuat untuk memberikan dukungan itu, sehingga pembiayaan infrastruktur TIK di wilayah 3T melalui blended financing termasuk di dalamnya APBN dan pemanfaatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor Kominfo juga mendapat dukungan serupa dari parlemen,” jelasnya.
Melalui penggelaran infrastruktur digital yang lebih merata, Indonesia akan dapat mengoptimalkan potensi ekonomi digital.
“Kita harapkan hilirisasi digital menjadi lebih bermanfaat bagi Indonesia sehingga di tahun 2030 nanti ekonomi digital Indonesia setidaknya sebesar USD315 Milliar. Dengan demikian, harapan kita, harapan Bapak Presiden Joko Widodo, sektor telko ini yang masih sekitar 4% terhadap GDP, di tahun 2030 nanti sudah bisa menyumbang 18% dari GDP,” harap Menkominfo.
Menteri Johnny menyatakan operator seluler sudah berkomitmen untuk mengatasi blankspot di wilayah komersial. Komitmen itu dilakukan dengan membangun BTS di seluruh desa dan kelurahan paling lambat tahun 2022.
“Sambil di wilayah 3T akan dilakukan oleh BAKTI Kominfo melalui penugasan khusus. Juga tahun 2022 ini, kita harapkan seluruh desa dan kelurahan wilayah administrasi seperti administrasi pemerintahan sudah tersedia coverage sinyal yang memadai, dalam hal ini 4G sinyal,” tuturnya.
Menkominfo menjelaskan dalam melakukan konsolidasi di sektor telekomunikasi, Pemerintah menerapkan strategi besar untuk menata dan memperkuat industri telekomunikasi nasional. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan prinsip dasar legislasi primer di dalam sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar) ketika Omnibus Law disiapkan.
“Undang-Undang Cipta Kerja sektor Postelsiar menitikberatkan pada tiga aspek penataan yakni infrastructure sharing, spectrum frequency sharing dan pricing policy atau kebijakan harga batas atas dan batas bawah. Pengaturan itu ditujukan untuk melindungi konsumen dan industri telekomunikasi di Indonesia,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, dengan legislasi primer dalam Omnibus Law, Pemerintah bisa menata dan melakukan pemanfaatan sumberdaya spektrum frekuensi secara efisien. Menurutnya, spektrum sharing memungkinkan kolaborasi dalam penyediaan infrastrutur digital bagi masyarakat.
“Infrastructure sharing dimungkinkan sehingga bisa memanfaatkan secara lebih optimal infrastruktur yang dibangun di semua tingkatan. Mulai dari backbone fiber optic, middle-mile dan the last-mile melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS),” ungkapnya.
Setelah merger dan akuisisi, Menkominfo mengharapkan industri telekomunikasi nasional menjadi lebih semarak. Bahkan dengan adanya merger dan akuisisi, akan terdapat efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi dengan adanya spektrum yang dikembalikan kepada negara sebesar 5 Mhz.
“Dalam konteks Indosat Ooredo dan Hutchinson, mereka melakukan merger dan akuisisi. Pada saat akuisisi dilihat lagi penataan spektrumnya. Mereka bisa melakukan konsolidasi dan mengefisiensikan pemanfaatan spektrum. Malah dikembalikan kepada negara di frekuensi 2,4 Ghz, yang kemudian bisa digunakan untuk yang lain, ini hal-hal besar,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja juga membuka ruang di mana mengatur tata kelola tarif. Menurutnya dalam tata kelola itu terdapat penetapan ceiling price dan/atau floor price yang bisa mendukung pengembangan ekosistem serta menguntungkan masyarakat sebagai pelanggan.
“Ceiling price-nya untuk menjaga agar tidak terjadi harga yang diaturkan sendiri, yang mengakibatkan beban bagi pelanggan. Jadi perlu ceiling, ada batas atas dan ada floor batas bawah agar jangan sampai di situ ceiling bersaing yang mematikan semuanya,” jelasnya.
Menkominfo mengharapkan setelah konsoilidasi, struktur permodalan perusahaan akan menjadi lebih baik. Bahkan dapat menciptakan struktur dan segmentasi pasar yang lebih besar. Selain itu, di internal perusahaan konsolidasi akan membuat manajemen lebih terampil dan memiliki talent yang lebih kuat yang memungkinkan efisiensi.
“Dengan efisiensi, maka investasi-investasi baru bisa dilakukan. Dengan konsolidasi ini, kita harapkan nanti bergerak di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) juga. Bahkan, di seluruh wilayah blankspot, termasuk di wliayah non-3T dan dari pendekatan operator seluler melalui struktur modal yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam dialog itu, hadir pula Director & Chief Execution Officer IoH, Armad Hermawan; Peneliti INDEF, Nailul Huda dan Sekjen ATSI, Marwan O. Baasir yang hadir secara virtual. (Nto/Kominfo)
