Indonesiainside.id, Jakarta – Ikatan Guru Indonesia (IGI) mencurigai adanya titipan dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 pasal 9A ayat 1 point a terkait dibolehkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pembelajaran dari rumah.
“Sesungguhnya kami mencurigai pasal 9 ayat 1 tentang pemberian layanan pendidikan daring berbayar adalah titipan dari para penyedia layanan online yang kita ketahui bersama salah satu pentolannya adalah anggota staf khusus presiden,” ujar Ketua IGI, Muhammad Ramli Rahim melalui keterangan tertulis, Jumat (17/4).
Ramli mengungkapkan bahwa pembelian layanan ini oleh sekolah sesungguhnya sangat tidak diperlukan karena yang diperlukan adalah upaya agar jalinan pendidikan dan pengajaran antara guru dan siswanya tetap terjalin begitu pula dengan siswa dan gurunya tetap terjalin.
“Bukan dengan cara membangun komunikasi dari gurunya siapa ke siswanya siapa dan dari siswanya siapa ke gurunya siapa apalagi dari satu guru untuk ratusan bahkan ribuan siswa karena proses tersebut menghilangkan sisi pendidikan dan hanya menjalankan sisi pengajaran saja,” tuturnya.
Sebagai pendidik, lanjut Ramli, karena layanan ini sesungguhnya bukan hanya membuat kebutuhan biaya makin besar karena selain harus membeli layanan pendidikan juga harus membeli kuota data tapi juga secara otomatis membuat jalinan komunikasi antara guru dengan siswanya dan siswa dengan gurunya terputus.
“Padahal jalinan komunikasi pengajaran dan pendidikan itu tetap bisa dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet dan ketersediaan kuota data,” terangnya.(EP)