Pemerintah Targetkan Digitalisasi Nozzle Rampung Juni 2020

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah menargetkan penggunaan teknologi digitalisasi pada nozzle pengisian BBM rampung pada Juni 2020. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan penyaluran BBM Subsidi.

Digitalisasi nozzle akan diberlakukan pada 5.518 SPBU dan ditargetkan akan dapat diselesaikan pada bulan Juni 2020. Sesuai dengan komitmen PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom.

“Kita memanfaatkan teknologi (digitalisasi nozzle) yang saat ini sudah dilakukan separuh dan diharapkan tahun 2020 akan selesai,” kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif di Jakarta, Senin (30/12).

Sejauh ini, Pertamina sudah mengupayakan menerapkan IT Nozzle atau digitalisasi nozzle. Dari 5.518 SPBU baru sekitar 2.500 SPBU yang sudah terealisasi.

BPH Migas meminta agar sisa target tersebut dilaksanakan tepat waktu. Sehingga Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi nozzle SPBU.

Nantinya, akan ada pencatatan nomor polisi sebelum dilaksanakan pengisian BBM. Termasuk dengan pembatasan pembelian solar/premium harian maka pembelian tersebut otomatis tercatat di seluruh SPBU.

“Jadi, apabila terjadi pembelian di atas batas maksimun, maka kendaraan tidak bisa dilayani karena sistem nozzle otomatis terkunci,” ujar Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa.

Berdasarkan catatan Tim Verifikasi Lapangan BPH Migas, hingga 27 Desember 2019, telah terealisasi sebanyak 2.740 SPBU. Secara rinci sebanyak 2.552 SPBU yang telah tersedia perangkat EDC (electronic data capture), dari sejumlah 2.552 SPBU tersebut yang sudah melaksanakan pencatatan transaksi.

Sementara, pencatatan nomor polisi kendaraan baru diterapkan pada sejumlah 601 SPBU yang tersebar pada MOR (Marketing Operational Region) I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII berturut-turut diantaranya, yaitu 42, 7, 269, 178, 79, 5, 20, dan 1 SPBU.

Selain pengawasan JBT dan JBKP tahun 2020 menggunakan IT Nozzle, BPH Migas juga akan meningkatkan pengawasan lapangan secara langsung dengan melibatkan berbagai Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (*/Dry)

Tinggalkan Komentar