Indonesiainside.id — Pemerintah belum memutuskan pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, selama belum ada keputusan resmi, distribusi Pertalite masih berjalan seperti biasa.
“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026).
Menurut Bahlil, apabila pembahasan mengenai pembatasan tersebut belum menghasilkan keputusan, maka penyaluran Pertalite tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat ini.
Ia menyebut aturan yang berlaku menetapkan konsumsi maksimal 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, sementara kendaraan roda empat memiliki batas konsumsi 50 liter per hari.
Subsidi untuk Masyarakat yang Berhak
Bahlil menegaskan bahwa BBM bersubsidi, termasuk Pertalite, diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi energi.
Karena itu, masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu diharapkan menggunakan BBM nonsubsidi.
“Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.
Menurutnya, pengendalian subsidi diperlukan agar anggaran negara dapat lebih tepat sasaran dan manfaat subsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Desil 9 dan 10 Diusulkan Tidak Lagi Membeli Pertalite
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas pengendalian subsidi BBM, khususnya Pertalite.
Salah satu opsi yang dikaji adalah tidak memberikan akses pembelian Pertalite kepada masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Kelompok tersebut nantinya diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Purbaya mengatakan pengendalian subsidi akan dilakukan secara bertahap. Menurut dia, sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah cukup mumpuni untuk mendukung penerapan pembatasan apabila kebijakan tersebut telah diputuskan.
“Pengendalian subsidi BBM dilakukan secara bertahap,” kata Purbaya.
Ia mengatakan pemerintah masih melakukan pembahasan dan berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan setelah seluruh sistem yang diperlukan dinyatakan siap.
Apa Itu Desil 9 dan 10?
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Berdasarkan acuan Badan Pusat Statistik (BPS), pemetaan tersebut mempertimbangkan berbagai indikator, antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, daya listrik, hingga kepemilikan aset.
Desil 9 merupakan kelompok keluarga yang berada pada urutan 81–90 persen dalam pemetaan tingkat kesejahteraan.
Sementara desil 10 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Dengan demikian, apabila kebijakan pembatasan nantinya diberlakukan, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 akan diarahkan untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Namun hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai pembatasan Pertalite berdasarkan desil 9 dan 10, sehingga masyarakat masih dapat membeli Pertalite sesuai ketentuan yang berlaku.