Indonesiainside.id – Langkah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dipandang sebagai keputusan tepat dan penuh kebesaran jiwa. Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, menilai langkah ini jauh lebih elegan dibandingkan harus mengakhiri masa jabatan melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) di DPR RI.
Polemik pengunduran diri ini bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah, padahal dokumen tersebut merupakan salah satu syarat konstitusional saat pencalonannya dalam Pilpres.
Penyerahan surat pengunduran diri ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) bertepatan hanya dua jam sebelum Rapat Paripurna DPR RI digelar.
Paripurna tersebut sedianya mengagendakan pembacaan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan Wapres.
Usulan HMP tersebut sebelumnya telah ditandatangani oleh 120 anggota dewan dari seluruh delapan fraksi di DPR. Dengan mundurnya Gibran secara sukarela, usulan HMP serta Rapat Paripurna DPR resmi dibatalkan.
Sudding, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN MPR, menegaskan bahwa penegakan aturan konstitusi tidak boleh mengenal pengecualian bagi siapa pun. Pengunduran diri ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas nasional serta meminimalkan potensi dinamika politik yang memanas.
Selain itu, langkah ini menjaga legitimasi dan integritas jabatan publik yang memerlukan keabsahan hukum dan moral utuh sesuai UUD 1945. Kesolidan seluruh fraksi di parlemen juga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Sesuai Pasal 134 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, pimpinan MPR wajib segera menggelar rapat gabungan untuk mencegah kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam waktu lama.
Dalam prosesnya, Presiden akan mengajukan dua nama calon Wapres pengganti paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna. Selanjutnya, tim verifikasi MPR yang beranggotakan maksimal 5 persen dari total anggota akan memeriksa dokumen kandidat selama 7 hari.
Pemilihan akhir akan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak dalam Sidang Paripurna MPR yang wajib diselenggarakan maksimal 60 hari sejak kekosongan terjadi. Langkah pengunduran diri ini diharapkan dapat mengakhiri keresahan publik serta mengembalikan stabilitas ketatanegaraan di atas landasan kepastian hukum.(Nto)