Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Yusril, surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada MPR sudah secara tegas menyatakan keinginannya untuk berhenti dari jabatan atas kemauan sendiri.
Karena itu, MPR tidak perlu menggelar sidang untuk menentukan apakah pengunduran diri tersebut diterima atau ditolak.
“Karena itu, MPR tidak perlu diminta untuk menyetujui atau menolak pengunduran diri tersebut. Yang perlu dilakukan MPR adalah menyatakan bahwa telah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (12/11).
Yusril menjelaskan, keputusan Gibran bersifat sepihak karena merupakan kehendak pribadi yang dinyatakan secara tertulis.
Hal tersebut, menurut dia, terlihat jelas dalam paragraf pertama surat pengunduran diri yang ditandatangani Gibran.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” demikian bunyi surat tersebut.
Yusril menilai penggunaan frasa “menyatakan berhenti” menunjukkan keputusan Gibran bukan sekadar permohonan pengunduran diri yang membutuhkan persetujuan pihak lain.
Dalam surat yang sama, Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti keputusannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
“Selanjutnya, saya memohon Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menindaklanjuti pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan,” tulis Gibran.
Menurut Yusril, permintaan tersebut bukan berarti Gibran meminta persetujuan MPR untuk mundur, melainkan meminta lembaga tersebut menjalankan mekanisme konstitusional setelah terjadinya kekosongan jabatan Wapres.
Dia menegaskan, langkah berikutnya adalah menindaklanjuti kekosongan jabatan sesuai UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, serta Undang-Undang MD3 yang mengatur kewenangan MPR.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya paling lambat 60 hari.
Calon Wakil Presiden yang akan dipilih MPR berasal dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengajukan dua calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Yusril menekankan pentingnya memastikan seluruh tahapan pergantian Wakil Presiden berjalan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
Menurut dia, mekanisme tersebut harus dijalankan secara konstitusional agar pergantian pejabat negara tetap menjunjung prinsip negara hukum dan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Sebelumnya, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
MPR selanjutnya akan menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi. (Nto)