Indonesiainside.id, Jakarta – Ekonom milenial, Bhima Yudhistira menantang Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Adamas Belva Devara berdebat secara terbuka soal program Kartu Prakerja. Menurutnya, milenial adalah generasi yang diharapkan membawa perubahan, berani melawan arus, dan tidak berada dalam lingkungan oligarki.
“Oleh karena ini publik ingin melihat gagasan yang bisa ditawarkan milenial di tengah pandemi. Ini undangan debat terbuka sesama milenial,” kata Bhima saat dikonfimrasi Indonesiainside.id, Ahad (19/4).
Sebelumnya, Bhima sempat mengunggah undangan di kanal media sosial miliknya. Dia juga menyebutkan, undangan debat kali ini dalam rangka membangun kesadaran intelektual dan menggali pemikiran milenial di tengah krisis seperti saat ini. Bhima berharap, Belva bersedia memenuhi undangan debat tersebut.
Berikut undangan debat yang dilayangkan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) kepada Stafsus Milenial Jokowi Adamas Belva Devara:
Saya Bhima Yudhistira, umur 30 tahun profesi pengamat ekonomi. Dengan surat terbuka ini ingin mengajak Belva Devara selaku Staff Khusus Presiden sekaligus Alumnus Beasiswa LPDP untuk melakukan debat terkait Kartu Pra Kerja, Konflik Kepentingan, Oligarki Milenial serta permasalahan bangsa lainnya di tengah Covid-19.
Debat akan dilakukan menggunakan video conference dan disiarkan live di berbagai kanal media. Jika bersedia menerima tantangan debat ini, maka Belva bisa menghubungi saya secara pribadi. Tidak ada kepentingan apapun selain publik bisa memahami bagaimana milenial bisa berkontribusi secara nyata bagi perekonomian.
Belva Siap Mundur dari Stafsus Jika Terbukti ada Kepentingan
Sementara, Belva lewat akun Twitter miliknyanya menjelaskan duduk perkara keterlibatan Ruangguru dalam program jaring pengaman sosial pemerintah. Menurutnya, dia tidak pernah ikut campur dalam pengambilan keputusan apapun di program Kartu Prakerja, termasuk besaran anggaran dan mekanisme teknis.
“Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO). Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir,” tulis Belva dalam sebuah utas, Ahad (19/4).
Dia menambahkan, penentuan mitra pun juga dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi pihak manapun. Saat ini, kata dia, yang menjadi mitra resmi juga banyak. Total ada delapan, yang semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir 2019 yang dibuka untuk umum.
“Proses ini mirip dengan proses kurasi KIP atau KJP. Banyak toko atau barang-barang yang terima pembayaran dari KIP atau KJP. Kami juga hanyalah satu toko dari sekian banyak yang menerima pembayaran via prakerja,” ujarnya.
“Penerima manfaat prakerja bebas memilih sendiri, membeli dari para mitra yang mereka inginkan, tanpa paksaan dari pihak mana pun. Ini bukan penunjukan langsung seperti layaknya pengadaan umumnya,” ungkapnya.
Belva mengaku, sedang mengonfirmasi ulang ke Istana apakah memang ada konflik kepentingan seperti yang disangkakan publik. Dia menegaskan, siap mundur dari stafsus apabila indikasi memanfaatkan jabatan untuk perusahaan terjadi.
“Kalau tidak ada yang dilanggar secara hukum, sebenarnya demi menghindari persepsi atau asumsi, saya siap dan sudah menawarkan untuk mundur. Namun, keputusan mundur adalah keputusan besar dan harus didiskusikan dengan Istana,” katanya. (ASF)