Indonesiainside.id, Jakarta – Selama masa pandemi Covid-19, konsumen memiliki hak atas berbagai dampak pasar yang merugikan masyarakat sampai kepada situasi krisis ekonomi. Termasuk terkait pembatalan haji yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 Tahun 2020, masyarakat memiliki hak sebagai konsumen.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman, menjelaskan, penyelenggaraan haji di Indonesia berada dalam UU Nomor 8 Tahun 2019, di mana ada haji reguler dan haji khusus. Sementara, dalam UU Perlindungan Konsumen, ada Pasal 4 huruf a, yang menyatakan konsumen berhak atas informasi yang benar dan jujur atas keadaan sebenarnya.
“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, selain itu, di Pasal 4 ayat a konsumen berhak atas keamanan dan kenyamanan dan di huruf d konsumen perlu didengar pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian di huruf H, sehingga tidak ada pertanyaan dana haji ke mana dan ke mana,” kata Ardiansyah dalam webinar ‘Perlindungan Konsumen Haji di Masa Pandemi Covid-19, Jumat (5/6).
Dia mengakui, dalam memutus penyebaran Covid-19, protokol kesehatan diterapkan pada berbagai sektor termasuk saat penerbangan, sehingga dengan adanya pandemi, berbagai negara menutup aksesnya, baik dari jalur darat, laut maupun udara. Meski begitu, tutur Ardiansyah, dalam konteks penyelenggaraan haji, calon jamaah haji harus memiliki hak kepastian tentang perjalanan ibadah haji ke depannya.
“Agar masyarakat merasa tenang dan tidak gelisah bagaimana nasib ke depannya,” ujarnya.
Mengenai kuota haji dan jangka panjang waktu yang cukup lama, dia menyarankan generasi muda di usia 25-35 tahun dapat mendaftar dari sekarang. Ini untuk memudahkan mereka mendapatkan kuota dan memiliki kemampuan (istita’ah) yang cukup.
“Insya Allah dengan niat yang kuat dan komitmen rutin menyetorkan dananya, ibadah haji dapat ditunaikan dan menjadi haji mabrur,” tuturnya. (02/Ust)