Indonesiainside.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan masyarakat agar kegiatan karnaval dan perlombaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia tetap memperhatikan ketentuan syariat dan norma sosial. Peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum memperkuat persatuan, menumbuhkan kepedulian terhadap bangsa, serta mensyukuri nikmat kemerdekaan.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, secara khusus menyoroti penggunaan pakaian yang menyerupai lawan jenis dalam kegiatan karnaval. Menurutnya, praktik tersebut termasuk tasyabbuh dan perlu dihindari dalam kegiatan masyarakat, terutama apabila dilakukan sebagai bagian dari pertunjukan di ruang publik.
“Dalam konteks zaman sekarang, menggunakan pakaian lawan jenis cenderung mengampanyekan praktik gerakan LGBT (LGSP) yang jelas-jelas dilarang oleh agama dan bertentangan dengan norma sosial,” ujar Kiai Muiz Ali kepada MUI Digital, Jumat (7/8/2026).
Ia mengutip hadis riwayat Imam Bukhari mengenai larangan laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat ketika menyusun konsep karnaval maupun berbagai kegiatan hiburan dalam rangka perayaan kemerdekaan.
Selain persoalan busana, Kiai Muiz Ali mengingatkan panitia karnaval agar memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Rute pawai perlu diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kenyamanan maupun keselamatan pengguna jalan.
“Agustusan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, berkontribusi bagi bangsa, serta memperbanyak doa dan dzikir sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan,” katanya.
Lomba Agustusan Boleh, Hadiah Jangan dari Uang Peserta
Kiai Muiz Ali juga memberikan perhatian terhadap mekanisme perlombaan yang lazim digelar masyarakat setiap peringatan HUT RI. Menurutnya, menyelenggarakan lomba pada dasarnya diperbolehkan selama bentuk permainan dan mekanisme pelaksanaannya tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.
Ia mengutip pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang menjelaskan kebolehan sejumlah bentuk perlombaan yang berkaitan dengan keterampilan atau ketangkasan.
Namun, terdapat persoalan yang harus dihindari, yakni ketika uang pendaftaran peserta dikumpulkan kemudian digunakan sebagai sumber hadiah bagi pemenang. Menurut Kiai Muiz Ali, mekanisme tersebut dapat masuk dalam kategori qimar atau perjudian karena peserta mempertaruhkan sejumlah dana dengan kemungkinan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian.
“Satu hal yang perlu dihindari adalah praktik judi. Artinya, panitia tidak diperbolehkan menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Itu tidak benar secara ketentuan fiqih dan haram hukumnya,” jelasnya.
Mengutip Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Fath al-Qarib, ia menjelaskan bahwa permainan yang menempatkan peserta dalam kondisi tidak pasti antara memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dengan mempertaruhkan dana pribadi termasuk kategori perjudian yang diharamkan.
Karena itu, Kiai Muiz Ali menyarankan agar hadiah perlombaan berasal dari sumber lain, seperti sponsor, kas panitia, atau sumbangan pihak ketiga yang tidak dibebankan kepada peserta sebagai taruhan.
Dengan demikian, kegiatan lomba dalam rangka HUT RI tetap dapat menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat persaudaraan warga, selama mekanisme perlombaan disusun secara transparan dan tidak mengandung unsur perjudian.
Pesan tersebut menempatkan perayaan kemerdekaan bukan hanya sebagai ajang hiburan dan perlombaan, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun kebersamaan, menjaga ketertiban, serta menghadirkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Pada akhirnya, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kegiatan yang menggembirakan sekaligus tetap menghormati nilai agama, norma sosial, keselamatan umum, dan semangat persatuan masyarakat.