Regulator dan Industri Kompak Gencarkan Edukasi Pelindungan Konsumen

IndonesiaInside.id – Bank Indonesia (BI) bersama berbagai pihak terkait mendukung pentingnya pelindungan konsumen layanan keuangan maupun sistem pembayaran melalui literasi. Inisiatif ini bersamaan dengan peluncuran Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK), diselenggarakan secara daring (27/3/2024) melibatkan peserta dari perbankan maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank di seluruh Indonesia.

GEBER PK bertujuan untuk menggiatkan edukasi secara satu waktu, satu tema, dan multi kanal. Kolaborasi tersebut melibatkan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia/ASPI, Perbankan Nasional/PERBANAS, Asosiasi Fintech Indonesia/AFTECH, dan Asosiasi Payment Gateaway Indonesia/APGI, serta pelaku di sektor keuangan.

Kegiatan ini merupakan penanda akan semakin gencarnya program pelindungan konsumen oleh penyelenggara keuangan dan sistem pembayaran. Edukasi pada gilirannya akan meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan masyarakat agar terhindar dari modus fraud/penipuan dan scam.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan “3K” sebagai pesan dalam upaya meningkatkan edukasi pelindungan konsumen bagi masyarakat. Pertama yaitu Kesesuaian strategi edukasi, kedua adalah Konten yang sesuai dengan konteks serta kanal komunikasi yang tepat sasaran, dan ketiga ialah Kolaborasi dengan stakeholders untuk memperluas jangkauan ke masyarakat.

“Meningkatnya literasi konsumen dengan mengedepankan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan produk digital dapat menjadikan transaksi lebih nyaman dan aman dari penipuan,” ujarnya sebagaimana dikutip pada Kamis (28/3/2024).

Hal ini tentu menjadi perhatian di tengah meningkatnya risiko di sektor keuangan yang ditandai dengan sebanyak 13 ribu pengaduan konsumen yang diterima BI pada 2023. Jumlah tersebut meningkat 170,4% dibandingkan pengaduan tahun sebelumnya, dengan sebagian besar pengaduan adalah karena fraud.

Anggota Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengingatkan bahwa layanan keuangan dapat menyebabkan berbagai risiko bila tidak diimbangi literasi yang memadai. Karena itu, meningkatnya literasi keuangan ini akan menciptakan kesehatan dan daya tahan keuangan masyarakat.

“OJK berkomitmen meningkatkan pengawasan edukasi dan pelindungan konsumen dengan menyusun peta jalan 4 pilar. Mulai dari penguatan program edukasi dan perluasan akses keuangan. Kemudian penguatan pelindungan konsumen dengan pengaduan, market conduct serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan bersama Bank Indonesia,” ujarnya.

Tinggalkan Komentar