Indonesiainside.id – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa kekhawatiran terjadinya konflik horizontal akibat izin pengelolaan tambang batu bara oleh badan usaha organisasi masyarakat (ormas) keagamaan adalah berlebihan.
“Lebay banget kalau sampai konflik,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, dikutip ANTARA, Kamis (6/6).
Selain menanggapi isu potensi konflik horizontal, Bahlil juga menyoroti kekhawatiran publik terkait kemampuan ormas keagamaan dalam mengelola tambang. Ia berpendapat bahwa perusahaan tambang pun tidak langsung ahli saat pertama kali mengelola tambang.
Menurut Bahlil, pemberian izin ini merupakan kesempatan bagi badan usaha ormas keagamaan untuk memulai dan belajar dalam pengelolaan pertambangan. “Kita harus memberikan kesempatan,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (30/5) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 tentang Perubahan Atas PP 96/2021 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Dalam Pasal 83A PP 25/2024 disebutkan bahwa ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, diizinkan mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).
Aturan ini memicu kekhawatiran akan terjadinya konflik horizontal, sebagaimana disuarakan oleh Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang Sanctus Gregorius.
Menurut Koordinator Jatam Melky Nahar, regulasi yang memberikan kesempatan kepada badan usaha milik ormas keagamaan untuk mengelola tambang batu bara dapat memicu konflik antarwarga atau antara komunitas warga dengan agama, sebagaimana dikutip dari laman resmi Jatam.
PMKRI Cabang Semarang Sanctus Gregorius juga menyuarakan kekhawatiran serupa, menyebut perizinan tersebut bisa menimbulkan konflik horizontal antara ormas, baik keagamaan maupun non-keagamaan.
Untuk mencegah potensi konflik, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono, menyatakan bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan turunan berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut tentang penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.