IndonesiaInside.id – Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Pernyataan Menteri Bahlil ini seiring dengan rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait tarif royalti minerba.
Ada dua PP yang direvisi, yakni PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Satunya lagi, PP Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakukan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Batubara.
“Mungkin minggu kedua bulan ini sudah berlaku efektif dan sudah tersosialisasikan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (9/4/2025).
Sebagaimana diketahui, kenaikan tarif royalti minerba akan menyasar batu bara, nikel, tembaga, emas, perak, dan logam timah. Besaran kenaikannya diperkirakan berada dalam kisaran 1% hingga 3% dan akan bersifat fluktuatif.
Penerapan tarif ini mengacu pada skema tarif berjenjang yang mengikuti pergerakan harga komoditas.
“Kalau harganya nikel atau emas naik, ada range tertentu. Tapi kalau tidak naik, itu juga tidak naik. Memang ada tabelnya. Ya kalau harga naik, otomatis perusahaan dapat untung dong, masa kemudian kamu dapat untung, negara tidak dapat bagian? Kita mau win-win, kita pengin pengusaha baik, negara juga baik,” kata Bahlil.
Bahlil menyebut, kenaikan tarif royalti minerba dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, dia mengaku belum menghitung secara detail berapa potensi peningkatan PNBP sektor minerba usai kenaikan tarif royalti.
Memang benar, kenaikan tarif royalti minerba dilakukan demi mengerek PNBP. Untuk target PNBP di sektor minerba tembus Rp124,5 triliun tahun ini. Target PNBP di sektor minerba senilai Rp124,5 triliun tersebut mengalami kenaikan dari target 2024 yang sebesar Rp113,54 triliun. (nia)