Indonesiainside.id – Jakarta tidak lagi menyandang predikat sebagai kota termacet di Indonesia. Berdasarkan data TomTom Traffic Index 2024, Jakarta kini menempati peringkat kelima termacet secara nasional dan ke-90 secara global, tertinggal dari kota-kota seperti Bandung, Medan, dan Palembang. Perubahan ini dinilai sebagai hasil dari transformasi sistemik transportasi umum yang berlangsung konsisten selama lebih dari dua dekade.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan bahwa kemajuan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurutnya, hal ini merupakan buah dari kesinambungan kebijakan lintas kepemimpinan sejak 2004 yang berfokus pada penguatan angkutan umum sebagai tulang punggung mobilitas kota.
“Data ini membuka mata kita bahwa angkutan umum telah menjadi tulang punggung mobilitas Jakarta. Ini bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil estafet kepemimpinan yang konsisten dan saling melanjutkan,” ujar Djoko kepada Indonesiainside.id, Senin (11/8).
Ia memaparkan bahwa tonggak penting dimulai pada era Sutiyoso yang meluncurkan TransJakarta Koridor 1, sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara, sekaligus menyusun Pola Transportasi Makro sebagai cetak biru pengembangan transportasi ibu kota. Langkah ini menjadi dasar bagi perkembangan sistem transportasi publik Jakarta.
Kepemimpinan dilanjutkan oleh Fauzi Bowo yang mengubah TransJakarta menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memberikan fleksibilitas manajerial dan operasional. Joko Widodo kemudian membawa pendekatan baru dengan memperlakukan transportasi sebagai layanan publik esensial, bukan sekadar proyek infrastruktur.
Ia mengamankan pendanaan jangka panjang, memperbarui armada, dan menetapkan sistem kontrak operator berbasis Service Level Agreement (SLA). Pada masa ini pula proyek MRT Jakarta fase 1 dimulai dan penataan ruang pejalan kaki mulai terlihat.
“Donatur armada bus mulai bermunculan untuk operasional bus tingkat wisata. Trotoar dan jalur sepeda mulai dibenahi, ada kursi-kursi disiapkan di sejumlah trotoar bagi pejalan kaki yang akan beristirahat. Melakukan launcing MRT Jakarta phase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI (15,8 kilometer) dan sekarang sedang dikerjakan phase 2 Bundaran HI – Ancol Barat (11,8 kilometer),” tuturnya.
Kemudian, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memperluas integrasi sistem dengan memasukkan angkot ke dalam layanan TransJakarta sebagai feeder. Ia juga menyelesaikan 13 koridor BRT, membangun jalur busway layang koridor 13, dan menggantikan Metro Mini serta Kopaja dengan armada berpendingin.
Langkah ini disambung oleh Anies Baswedan yang mengutamakan desain kota berbasis manusia, membangun lebih dari 500 kilometer trotoar, jalur sepeda permanen, serta kawasan integrasi antarmoda seperti CSW dan Dukuh Atas. Program JakLingko yang ia luncurkan memungkinkan warga menggunakan satu kartu untuk semua moda, dari angkot hingga MRT.
Transformasi kemudian berlanjut dalam skala regional pada masa Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan Gubernur Pramono Anung. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini memfokuskan diri pada integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek melalui TransJabodetabek dan kebijakan insentif bagi daerah penyangga.
Pramono juga mendorong integrasi tarif regional melalui kartu JakLingko dan menggratiskan layanan TransJakarta bagi 15 golongan warga. “Inilah esensi Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKJ): menjadi katalisator mobilitas metropolitan,” kata Pramono Anung dalam Rapat Koordinasi Nasional Transportasi 2024.
Djoko menambahkan bahwa hasil dari upaya kolektif selama 20 tahun ini kini terlihat nyata. Volume kendaraan pribadi yang masuk Jakarta turun 18 persen dalam dua tahun terakhir, dan waktu tempuh Bekasi–Jakarta berkurang hingga 40 menit. Angkutan umum kini telah mencakup 89,5 persen wilayah Jakarta.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menilai bahwa capaian Jakarta adalah contoh nyata bagaimana pembangunan transportasi umum hanya bisa berhasil jika tidak terputus oleh siklus politik. “Keberhasilan Jakarta adalah bukti bahwa transportasi umum hanya bermakna ketika kebijakan tak terputus oleh siklus politik,” ucapnya.
Djoko pun mengingatkan bahwa jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka pembangunan sistem transportasi umum harus dimulai dari sekarang dan dilakukan secara serius. Ia mencatat, dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 33 yang mengalokasikan anggaran untuk operasional transportasi umum dari APBD.
“Semua negara maju memiliki transportasi umum yang bagus. Tidak ada kota yang gagal membangun transportasi umum karena kurang dana, melainkan karena kurang keberanian untuk melanjutkan,” tutup Djoko.
