Indonesiainside.id – Komisi XI DPR RI menyoroti lambatnya pelaksanaan program penghapusan utang (hapus tagih) bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi dan tekanan ekonomi. Dari target 1 juta debitur, realisasi program ini baru mencapai sekitar 67 ribu debitur hingga awal November 2025.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, capaian tersebut baru sekitar enam persen dari target nasional dan perlu segera dipercepat. “Angka ini baru sekitar enam persen. Ini harus dikejar, karena sudah menjadi program prioritas nasional. DPR akan kawal agar OJK dan perbankan menuntaskannya,” tegas Hanif dalam keterangan resminya, Senin (10/11).
Dalam paparan OJK, mayoritas pembiayaan UMKM di Jawa Tengah disalurkan ke sektor perdagangan (48,49%) dan pertanian (29,47%) yang memiliki risiko musiman tinggi. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menambahkan, perlu ada edukasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait mekanisme penghapusan utang.
“Masih banyak yang salah paham antara hapus buku dan hapus tagih. Edukasi masyarakat harus diperkuat agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Hasanudin Wahid menekankan pentingnya pendampingan usaha dalam pelaksanaan program tersebut. “Bukan hanya meringankan beban, tapi juga memulihkan produktivitas UMKM,” katanya.
Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal agar program penghapusan utang bagi UMKM dapat terselesaikan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha kecil.