Indonesiainside.id – Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis dengan mengusulkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengantisipasi dampak buruk eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah ini diperlukan mengingat potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dapat melampaui batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Airlangga memaparkan bahwa keberlanjutan perang di Asia Barat akan memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Kondisi ini akan memberikan tekanan berat pada APBN, sehingga ambang batas defisit 3 persen dinilai sulit untuk dipertahankan.
“Kita pernah melakukan Perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID. Nah, ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam Perppu yang kita persiapkan mengenai timing. Tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden,” jelas Airlangga di hadapan Presiden Prabowo.
Tiga Skenario Dampak Perang dan Proyeksi Defisit
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga memaparkan tiga skenario dampak konflik berkepanjangan (Iran versus Israel dan AS) terhadap keuangan negara. Skenario terburuk memproyeksikan defisit APBN bisa menembus angka 4 persen apabila konflik berlangsung hingga 10 bulan ke depan.
“Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 dolar AS per barel, kurs rupiah kita Rp17.500 per dolar AS, growth-nya 5,2 persen, (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 persen, defisitnya 4,06 persen,” papar Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo.
Mengacu pada pengalaman saat pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan beberapa poin penting yang akan dimasukkan dalam Perppu untuk memberikan fleksibilitas dalam merespons gejolak ekonomi.
“Pertama, penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi,” urai Airlangga.
Selain itu, pemerintah juga mengantisipasi potensi pendapatan windfall dari PNBP migas dan komoditas. Menko Airlangga mencontohkan, harga CPO, nikel, emas, hingga tembaga biasanya ikut terkerek naik seiring kenaikan harga minyak. Potensi ini dapat dioptimalkan dengan mekanisme pajak tambahan.
“Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah, ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan,” imbuhnya.
Perppu Beri Fleksibilitas Kebijakan Pemerintah
Airlangga meyakini bahwa penerbitan Perppu akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah dapat lebih gesit dalam melakukan perubahan, melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) energi, serta menambah bantuan sosial darurat yang diatur melalui Peraturan Presiden.
“Dengan Perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan Perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih),” tutup Menko Airlangga.(Nto)