Kemenhaj Perkuat Peran Satgas Kesehatan Hingga Kabupaten dan Kota

Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji di lingkungan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah dr. Muhammad Imran

Indonesiainside.id – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawalan kebijakan istitaah kesehatan melalui penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) Istitaah Kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji berjalan sesuai standar sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji di lingkungan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Haji dan Umrah dr. Muhammad Imran menjelaskan bahwa keberadaan Satgas menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan istitaah kesehatan diterapkan secara konsisten di daerah.

Satgas berperan mengawal koordinasi lintas sektor agar proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah berjalan optimal.

“Satgas bukan sekadar struktur koordinasi, tetapi menjadi pengawal pelaksanaan istitaah kesehatan di lapangan. Karena itu, seluruh unsur yang terlibat harus memastikan proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Menurutnya, Satgas memiliki sejumlah tugas, antara lain menyosialisasikan kebijakan istitaah kesehatan, memperkuat komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memastikan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah terlaksana sesuai ketentuan. Satgas juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan membantu menyelesaikan berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara profesional dan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Penilaian istitaah harus didasarkan pada kondisi kesehatan jemaah yang sebenarnya, bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan keberangkatan.

“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan sesuai standar. Tidak boleh ada intervensi dalam penetapan hasil medis, karena status istitaah harus didasarkan pada kondisi kesehatan jemaah yang sebenarnya,” tegasnya.

Penguatan Satgas juga membutuhkan koordinasi antara Kemenhaj, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta unsur terkait lainnya. Sinergi tersebut diperlukan agar pemeriksaan, pembinaan, dan tindak lanjut terhadap kondisi kesehatan jemaah dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Penguatan koordinasi dibahas dalam kegiatan Sosialisasi dan Evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Haji Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan di Asrama Haji Palembang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Kabid Bina dan Pengendalian H.M. Muhibbullah serta Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Palembang H. Nanang Suherman.

Kegiatan melibatkan Kanwil Kemenhaj Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Kemenhaj Kota Palembang, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, perwakilan puskesmas, serta rumah sakit yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan haji. Sementara itu, Kantor Kemenhaj kabupaten/kota, dinas kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit pemeriksa kesehatan haji se-Sumatera Selatan mengikuti kegiatan secara daring.

dokter Imran menambahkan, Satgas tidak mengambil alih kewenangan tenaga medis dalam melakukan pemeriksaan maupun menetapkan status istitaah. Penilaian tersebut tetap menjadi kewenangan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berkompeten. Peran Satgas adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan dan terkoordinasi dengan baik.

“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas. Istitaah kesehatan bukan sekadar memastikan jemaah dapat diberangkatkan, tetapi memastikan mereka memiliki kesiapan untuk menjalankan ibadah haji dengan aman sesuai kemampuan kesehatannya,” pungkasnya.

Melalui penguatan koordinasi dan peran Satgas, Kemenhaj berharap pelaksanaan kebijakan istitaah kesehatan di Sumatera Selatan dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, perlindungan kesehatan jemaah dapat dimulai sejak tahap persiapan di daerah hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.(nto)

Tinggalkan Komentar