Yusril Minta Aktor Di Balik Penyadapan Diusut Tuntas, Mengarah ke Makar

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. Dok. Menko Kumham Imipas

Indonesiainside.id – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah mendorong pengusutan menyeluruh terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Pengusutan tersebut juga akan menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di luar institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Yusril mengungkapkan, kasus dugaan penyadapan ilegal ini kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar. Perkembangan tersebut akan didalami melalui gelar perkara yang akan dilakukan penyidik Polri pada Kamis, 19 November 2026.

Menurut Yusril, penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Polri tidak menutup kemungkinan akan meluas kepada pihak lain. Termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung proses hukum.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11) dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Hal tersebut perlu didalami lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang dan mengendalikan tindakan tersebut.

Terkait dugaan pengguna akhir atau end user perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Yusril menyampaikan bahwa penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut dan pihak-pihak yang berada di baliknya.

Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Menurutnya, kasus ini merupakan kejadian luar biasa, karena sejak tahun 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar. Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Yusril menjelaskan keterkaitan antara dugaan tindak pidana penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP.

Gelar perkara yang direncanakan digelar hari ini, kata Yusril, diperlukan untuk mengungkap hubungan antara para pihak yang terlibat serta keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata. Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Ia menjelaskan gelar perkara kemungkinan tidak dilaksanakan di Mabes Polri. Forum tersebut diharapkan memberikan ruang bagi penyidik, para ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing sehingga proses penanganan perkara berlangsung transparan dan terbuka.

Yusril menegaskan penerbitan SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

“Hasil gelar perkara itu bisa saja berujung pada penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada, atau mungkin juga menetapkan tersangka baru. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada alat bukti yang cukup,” pungkasnya.(nto)

Tinggalkan Komentar