Indonesiainside.id — Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Tomoko Akane dan pejabat ICC Abdoulaye Seye pada Selasa. Langkah tersebut menjadi bagian dari eskalasi tekanan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap lembaga peradilan internasional yang berbasis di Den Haag itu.
Akane, warga negara Jepang yang menjabat sebagai Presiden ICC sejak 2024, dan Seye, warga negara Senegal, dimasukkan ke dalam Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Departemen Keuangan AS.
Keduanya dikenai sanksi berdasarkan Executive Order 14203 yang ditandatangani Trump pada 6 Februari 2025. Perintah tersebut menjadi dasar bagi Washington untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat-pejabat ICC yang dianggap terlibat dalam tindakan pengadilan terhadap warga negara Amerika Serikat atau sekutunya.
Dengan masuknya mereka ke dalam daftar SDN, aset dan kepentingan mereka yang berada di Amerika Serikat atau berada dalam penguasaan warga maupun entitas AS diblokir. Warga dan perusahaan AS juga pada prinsipnya dilarang melakukan transaksi dengan pihak yang dikenai sanksi.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menuduh Akane dan Seye terlibat langsung dalam upaya ICC untuk menyelidiki, menangkap, menahan, atau menuntut pejabat dari negara-negara yang tidak menyetujui yurisdiksi pengadilan tersebut.
Rubio mengatakan pemerintahan Trump akan terus menjalankan kampanye untuk membatasi apa yang disebut Washington sebagai ancaman ICC terhadap kedaulatan nasional Amerika Serikat.
Berawal dari Kasus Netanyahu
Tekanan Washington terhadap ICC semakin meningkat setelah pengadilan tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024.
Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konteks operasi militer Israel di Jalur Gaza.
ICC menyatakan terdapat dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant memikul tanggung jawab pidana atas sejumlah dugaan kejahatan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan serta tindakan lain yang berkaitan dengan kondisi kemanusiaan di Gaza.
Surat perintah tersebut bukan vonis bahwa Netanyahu atau Gallant telah terbukti sebagai penjahat perang. Status hukumnya adalah tersangka yang menghadapi tuduhan di hadapan ICC. Pengadilan juga tidak melakukan persidangan in absentia untuk membuktikan kesalahan mereka.
Netanyahu menolak tuduhan tersebut dan menyebut keputusan ICC sebagai tindakan yang bermotif politik. Israel juga menolak yurisdiksi ICC terhadap para pejabatnya.
Persoalan yurisdiksi menjadi salah satu titik utama perselisihan. Amerika Serikat dan Israel bukan negara pihak Statuta Roma, perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan ICC.
Namun, ICC berpendapat memiliki yurisdiksi atas dugaan kejahatan yang dilakukan di wilayah negara yang menerima yurisdiksinya. Dalam perkara Palestina, pengadilan menyatakan bahwa yurisdiksinya mencakup wilayah Palestina, termasuk Gaza dan Tepi Barat, setelah status Palestina sebagai negara pihak Statuta Roma.
Mengapa Netanyahu Bisa Menjadi Target ICC?
Perang Gaza menjadi titik penting dalam perkara tersebut.
Setelah serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera menurut data Israel, militer Israel melancarkan operasi besar-besaran di Gaza.
Operasi tersebut kemudian menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar dan kehancuran luas di wilayah Palestina. Organisasi-organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan berulang kali memperingatkan mengenai kelaparan, pengungsian massal, serta keterbatasan akses terhadap makanan, air, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan.
Dalam konteks itulah Jaksa ICC saat itu, Karim Khan, mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.
Setelah melalui proses pemeriksaan oleh panel hakim, ICC pada 21 November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya.
ICC menuduh Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas, antara lain, kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan serta kejahatan terhadap kemanusiaan berupa tindakan-tindakan yang menurut pengadilan termasuk dalam yurisdiksinya.
Penting dicatat, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Mohammed Diab Ibrahim al-Masri alias Mohammed Deif, salah satu pemimpin Hamas, atas dugaan kejahatan terkait serangan 7 Oktober. Dengan demikian, proses ICC tidak hanya diarahkan kepada pihak Israel.
Netanyahu Menolak Tuduhan
Pemerintah Israel menolak keras keputusan ICC.
Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menilai surat perintah tersebut sebagai keputusan yang tidak sah. Israel juga membantah tuduhan bahwa kebijakan militernya ditujukan untuk menggunakan kelaparan sebagai senjata terhadap penduduk Gaza.
Pemerintah Israel berulang kali mengatakan operasi militernya ditujukan kepada Hamas dan bahwa mereka berupaya meminimalkan korban sipil.
Di sisi lain, ICC menegaskan bahwa surat perintah penangkapan merupakan bagian dari proses hukum dan tidak sama dengan putusan bersalah. Seorang tersangka tetap dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan melalui proses peradilan.
Trump Membela Netanyahu
Pemerintahan Trump kemudian mengambil sikap yang jauh lebih keras terhadap ICC.
Pada Februari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan pemberian sanksi kepada pejabat ICC yang terlibat dalam tindakan terhadap warga negara Amerika Serikat atau sekutunya.
Sanksi tersebut kemudian diperluas kepada sejumlah pejabat ICC, termasuk mantan jaksa Karim Khan dan sejumlah hakim yang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi perhatian Washington.
Trump sendiri secara terbuka membela Netanyahu. Dalam salah satu pernyataannya, Trump mengatakan langkah Rubio terkait ICC antara lain dimaksudkan untuk “membela Bibi”, nama panggilan Netanyahu.
ICC Tegaskan Independensinya
Di tengah tekanan tersebut, Akane berulang kali menegaskan bahwa sanksi tidak akan mengubah cara para hakim menjalankan mandat mereka.
Dalam pernyataannya kepada Majelis Negara Pihak ICC pada Desember, Akane menegaskan bahwa pengadilan tidak akan menerima tekanan dalam menafsirkan kerangka hukum yang menjadi dasar kerja mereka.
Menurut Akane, independensi dan ketidakberpihakan pengadilan merupakan prinsip utama yang harus tetap dipertahankan.
Sanksi terbaru terhadap Akane dan Seye menunjukkan bahwa perselisihan antara Washington dan ICC telah memasuki tahap baru. Di satu sisi, Amerika Serikat menilai pengadilan tersebut telah melampaui kewenangannya dan mengancam kedaulatan negara. Di sisi lain, ICC mempertahankan posisinya sebagai lembaga peradilan independen yang bertugas mengadili dugaan kejahatan internasional paling serius.
Di tengah perang Gaza yang terus menjadi salah satu konflik paling kontroversial di dunia, pertarungan hukum dan politik antara ICC, Israel, dan Amerika Serikat pun semakin tajam.