Fadli Zon: Itu Bukan Pelatihan Tapi Perampokan Digital

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik besaran anggaran yang digelontorkan Presiden Joko Widodo untku pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja. Ia menyebut pelatihan itu hanya mempertebal kantong perusahaan aplikasi digital yang menjadi mitra pemerintah.

“Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp5,6 triliun, atau hanya terpaut sedikit dibawah nilai skandal Bank Century. Bahkan ada yg mengatakan bahwa program ini bukan ‘pelatihan digital’ tapi ‘perampokan digital’. Intinya, pelaksanaan program ini ‘cacat’ dan meleset dari tujuan,” ucap Fadli di Jakarta, Senin (4/5).

Fadli meminta Jokowi menghentikan pelatihan tersebut dan menggantinya dengan bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdapat Covid-19. Program itu tak relevan mengatasi dampak Covid-19. Program Kartu Prakerja tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi.

“Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online,” ucap dia.

Selain itu, Fadli menilai skema program Kartu Prakerja tidak masuk akal. Sesudah pandemi Covid-19, emerintah mengubah tujuan program Kartu Prakerja yakn membantu masyarakat terdampak wabah. Itu adalah skema bermasalah.

“Kalau mau membantu masyarakat terdampak, seharusnya dilakukan melalui BLT saja, tak perlu melibatkan pelatihan. Ini untuk menjaga agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan,” ucap dia.

Validasi data penerima manfaat Kartu Prakerja juga dinilai lemah. Kriteria dan parameter penerima bantuan Kartu Prakerja itu tidak jelas. Semua orang bisa mendaftar dan hanya modal pengakuan bisa mengaku berhak menerima bantuan. Seleksi juga bersifat random, tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya.

“Penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali,” tutur dia.

Masalah yang tak kalah penting adalah mitra pemerintah untuk menyukseskan Kartu Prakerja tidak kompeten. Delapan perusahaan yang jadi mitra Kartu Prakerja itu sebagai marketplace mungkin kompeten, tapi tidak soal materi yang dilatihkan.

“Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain? Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra?” ucap dia.

Terlebih lagi, semua materi yang ditawarkan hanya tutorial dasar yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di Youtube. Menurut Fadli, itu menunjukkan inkompetensi mitra yang ditunjuk.(EP)

Tinggalkan Komentar