ISLAMABAD – Sedikitnya satu orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka saat protes berujung kekerasan meletus di Pakistan menyikapi penangkapan mantan perdana menteri Imran Khan pada Selasa (9 Mei) saat tampil di pengadilan.
Polisi Islamabad mengatakan bahwa Khan telah ditangkap dalam kasus Qadir Trust, yang merupakan salah satu dari lusinan kasus yang tertunda sejak pemecatannya tahun lalu.
Polisi menembakkan meriam air dan gas air mata ke para pendukung dan anggota partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), yang melakukan demonstrasi di beberapa kota.
Express Tribune melaporkan bahwa satu anggota PTI tewas dan enam lainnya luka-luka dalam insiden penembakan di unjuk rasa di Quetta. Pendukung Imran Khan juga telah memblokir Jalan Bandara utama Quetta untuk memprotes penangkapan tersebut.
Pihak berwenang juga menangguhkan layanan data seluler di seluruh negeri, dan berdampak pada Twitter, YouTube, dan Facebook terganggu.
Perintah darurat diberlakukan di tiga provinsi, melarang semua pertemuan setelah pendukung Khan bentrok dengan polisi.
Imran Jan, seorang kolumnis dan analis politik, menyatakan penangkapan Imran Khan tidak sah secara hukum.
“Sama sekali tidak. Mereka dapat memberikan wajah memiliki latar belakang hukum untuk itu, tetapi itu semua bermotivasi politik, kita semua tahu itu,” tegasnya.
“Masalahnya sebenarnya Angkatan Darat Pakistan tidak dapat menangani, tidak dapat menerima situasi ketika ada seorang pemimpin populer, yang menggunakan caranya sendiri untuk menangani masalah bangsa, yang mengambil keputusan untuk rakyat Pakistan.”
Tetapi Pengadilan Tinggi Islamabad menguatkan penangkapan tersebut, mencatat bahwa semua formalitas hukum dipenuhi oleh Biro Akuntabilitas Nasional (NAB).
PTI diharapkan untuk menggugat di Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Islamabad.
Sementara itu, India terus mencermati perkembangan politik di negara tetangga itu, lapor kantor berita ANI mengutip sumber-sumber pertahanan. Tentara di sepanjang Garis Kontrol (LoC) dan Perbatasan Internasional mempertahankan kewaspadaan yang kuat, tambah sumber tersebut.
“Pasukan pertahanan terus mencermati situasi di Pakistan, mengingat perkembangan di sana. Penjagaan yang kuat dipertahankan oleh pasukan di sepanjang Garis Kontrol dan perbatasan internasional.”
ARY News yang berbasis di Pakistan melaporkan bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada telah mengeluarkan imbauan perjalanan baru untuk warganya.
Kedutaan Besar AS menulis di situs webnya bahwa mereka memantau laporan sebelumnya tentang bentrokan antara demonstran dan polisi di Islamabad. Kedutaan mengatakan, “Karena potensi gangguan dan pembatasan lalu lintas, Kedutaan Besar AS Islamabad telah membatalkan semua janji konsuler untuk besok, 10 Mei 2023.”
AS dan Inggris mendesak kepatuhan terhadap “aturan hukum” di Pakistan di tengah protes kekerasan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada konferensi pers bersama di Washington: “Kami hanya ingin memastikan bahwa apa pun yang terjadi di Pakistan konsisten dengan aturan hukum, dengan konstitusi.” (Nto)