Indonesiainside.id — Iran melontarkan sindiran tajam terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah Trump menyatakan akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat setelah mengalahkan Iran.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan bahwa status dan kendali atas jalur strategis tersebut tidak dapat ditentukan hanya melalui pernyataan politik, pengerahan kekuatan militer, maupun unggahan di media sosial.
“Selat Hormuz tidak dapat direbut oleh sebuah cuitan, kapal induk, perintah, atau pidato pemilihan,” kata Gharibabadi melalui akun X pada Sabtu (15/8/2026).
Pernyataan tersebut merupakan respons langsung terhadap klaim Trump sehari sebelumnya yang mengatakan Amerika Serikat akan segera menjadikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.
Gharibabadi juga menegaskan bahwa Iran tidak akan terintimidasi oleh ancaman maupun pengerahan kekuatan militer Amerika Serikat.
“Selat Hormuz adalah milik Iran, tetap milik Iran, dan akan tetap menjadi milik Iran,” ujarnya.
Menurut Gharibabadi, Iran akan mempertahankan kebijakannya untuk menentukan akses pelayaran di kawasan tersebut selama Amerika Serikat belum mengakui apa yang disebut Teheran sebagai kekalahan strategisnya dan masih mempertahankan tekanan terhadap Iran.
“Selat ini hanya akan ditutup dan dibuka atas perintah Iran,” katanya.
Trump Klaim AS Sudah Mengendalikan Hormuz
Trump sebelumnya mengatakan Angkatan Laut AS telah memberlakukan blokade terhadap Selat Hormuz dan mengklaim Washington memiliki kendali penuh atas jalur perairan strategis tersebut.
Dalam pidatonya di New York pada Jumat (14/8/2026), Trump mengatakan bahwa setelah Amerika Serikat “sepenuhnya mengalahkan Iran”, Washington akan segera mendeklarasikan Selat Hormuz sebagai wilayah AS.
Trump juga menyatakan bahwa pada praktiknya Amerika Serikat telah menguasai selat tersebut karena tidak ada kapal yang dapat melintas tanpa persetujuan pihaknya.
Namun, klaim tersebut dibantah Teheran.
Ketegangan mengenai status dan kendali Selat Hormuz berlangsung ketika lalu lintas kapal melalui jalur tersebut mengalami penurunan drastis akibat konflik AS-Iran. Reuters melaporkan aktivitas pelayaran komersial di Selat Hormuz masih jauh di bawah tingkat normal, sementara kedua pihak saling mengklaim memiliki kendali atas kawasan tersebut.
Iran Tegaskan Kapal Harus Mendapat Izin
Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaqari, juga menolak klaim Washington.
Ia mengatakan tidak ada kapal yang akan diperbolehkan melewati Selat Hormuz tanpa izin dan pengawasan Iran.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa Teheran masih menjadikan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan utama dalam konflik dengan Washington.
Iran sebelumnya telah berulang kali menyatakan bahwa pembukaan kembali jalur pelayaran bergantung pada perubahan kebijakan Amerika Serikat dan pemenuhan sejumlah tuntutan Teheran.
Di sisi lain, pemerintah AS terus menekan Iran agar membuka kembali jalur pelayaran tersebut. Ketegangan itu turut berdampak pada pasar energi dunia karena Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak global. Reuters melaporkan sekitar seperlima ekspor minyak dunia sebelumnya melewati jalur strategis tersebut.
Konflik Hormuz Masih Jauh dari Penyelesaian
Perseteruan terbaru antara Trump dan Teheran menunjukkan bahwa Selat Hormuz kini bukan hanya menjadi persoalan keamanan maritim, tetapi juga menjadi titik utama pertarungan politik, ekonomi, dan militer antara Amerika Serikat dan Iran.
Sementara Trump mengklaim Washington telah memiliki kendali atas jalur tersebut, Iran tetap menegaskan bahwa pembukaan dan penutupan akses pelayaran berada di bawah kendalinya.
Di tengah kebuntuan tersebut, belum ada tanda kuat bahwa perundingan AS-Iran akan segera kembali berjalan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran belum memutuskan untuk melanjutkan negosiasi dengan Washington dan pertukaran pesan melalui mediator belum dapat disebut sebagai perundingan.
Dengan demikian, perang klaim mengenai Selat Hormuz masih berlanjut: Washington berbicara tentang kendali, sementara Teheran menegaskan otoritas.
Bagi dunia internasional, perselisihan tersebut memiliki konsekuensi jauh melampaui kawasan Teluk. Selama lalu lintas di Hormuz tetap terganggu, ancaman terhadap pasokan energi global dan kenaikan harga minyak akan terus menjadi perhatian utama pasar dunia.