Indonesiainside.id – Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia Jeddah, Yusron B. Ambary mengonfirmasi sebanyak 19 Warga Negara Indonesia (WNI) diamankan aparat keamanan Arab Saudi selama musim haji 2026. Mereka diduga terlibat berbagai pelanggaran hukum, mulai dari memotret perempuan warga lokal tanpa izin, promosi layanan haji ilegal, hingga praktik penjualan dam yang tidak sesuai aturan.
Menurut Yusron, dari total 19 WNI tersebut, sebanyak 15 orang saat ini menjalani pemeriksaan di wilayah Khororoh, sementara empat lainnya diperiksa di Al-Mansyur.
“Pihak KJRI melalui Tim Pelindungan Jemaah telah mendatangi kantor polisi. Saat ini, 15 orang sedang diperiksa di wilayah Khororoh dan 4 orang lainnya berada di Al-Mansyur,” ujar Yusron saat meninjau kesiapan layanan jemaah haji di Arafah.
Dari seluruh WNI yang diperiksa, dua orang disebut telah memperoleh pembebasan bersyarat. Salah satunya terkait dugaan merekam perempuan Saudi di Masjid Nabawi, sedangkan satu lainnya berkaitan dengan kasus penjualan dam.
Yusron menjelaskan, jemaah yang diduga merekam warga lokal tanpa izin masih diperbolehkan melanjutkan rangkaian ibadah hajinya sambil menunggu perkembangan proses hukum.
“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya. KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” katanya.
Ia menambahkan, sistem hukum di Arab Saudi membedakan antara pidana umum dan pidana khusus. Dalam kasus tertentu, proses hukum sangat bergantung pada ada atau tidaknya tuntutan dari korban.
“Kalau tidak ada tuntutan khusus, yang bersangkutan bisa kembali ke tanah air saat jadwal kepulangan. Namun jika ada tuntutan dari korban, proses hukum berlanjut,” jelasnya.
Sementara itu, dalam kasus penjualan dam ilegal, satu orang juga telah dibebaskan bersyarat karena bukti yang dimiliki aparat setempat dinilai belum cukup kuat.
Menutup keterangannya, Yusron mengimbau seluruh jemaah Indonesia agar mematuhi aturan dan norma hukum yang berlaku di Arab Saudi selama menjalankan ibadah haji. Ia juga menegaskan bahwa status 19 WNI tersebut saat ini masih sebatas tertuduh dan belum dinyatakan bersalah.
“Aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti. Jika belum lengkap, masa penahanan bisa diperpanjang hingga 20 hari. KJRI sudah berbicara langsung dengan para tertuduh untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya,” pungkasnya.