Oleh: Nurcholis
Indonesiainside.id, Jakarta — Pemerintah Inggris pada Selasa meminta Cina untuk menghargai janjinya menjaga kebebasan di Hong Kong, setelah polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa di wilayah bekas jajahan Inggris itu.
Aparat kepolisian bergerak maju setelah kerumunan menyerbu gedung perwakilan rakyat Hong Kong pada Senin, yang bertepatan dengan peringatan pengembalian wilayah itu ke Cina, untuk memprotes rancangan undang-undang ekstradisi ke Cina daratan.
Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengecam kekerasan yang terjadi di kedua belah pihak, dan memperingatkan konsekuensi-konsekuensi jika Cina mengabaikan janji yang dibuat saat mengambil kembali Hong Kong, yaitu memberikan kebebasan yang tidak dinikmati di Cina daratan, termasuk hak untuk berunjuk rasa.
“Kami perjelas bahwa kami berada di belakang rakyat Hong Kong dalam mempertahankan kebebasan dan kita sudah merundingkannya saat menyetujui pengembalian pada 1977 dan kita bisa mengingatkan setiap orang bahwa kami mengharapkan semua negara menghormati kewajiban-kewajiban internasional mereka,” kata Hunt kepada Reuters ketika ditanya apa yang bisa dilakukan oleh Inggris.
Hunt menambahkan, dia berharap untuk menghindari pemberian sanksi kepada Cina, dengan mengatakan: “Saya berharap tidak terjadi seperti itu sama sekali.”
“Ada cara untuk mengatasi hal ini, yaitu bagi pemerintah Hong Kong adalah mendengarkan kekhawatiran rakyat Hong Kong mengenai kebebasan mereka,” lanjut dia.
Cina pada Senin mengatakan bahwa Inggris tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk Hong Kong, dan perlu menghentikan “campur tangan” dalam urusan kota tersebut.
Kecemasan akan kendali Cina
Cina membantah mencampuri urusan Hong Kong, meskipun para pengunjuk rasa mengatakan undang-undang ekstradisi adalah bagian dari langkah kendali oleh Cina daratan.
Hunt, kandidat pengganti Theresa May sebagai Perdana Menteri mengatakan dalam kampanye di Belfast bahwa banyak pendukung pengunjuk rasa yang cemas akan tayangan demo pada Senin.
Protes itu menciptakan krisis baru bagi Presiden Cina Xi Jinping, yang sedang berkutat dalam perang dagang dengan Amerika Serikat, dan membuat ekonomi lesu serta ketegangan di Laut Cina Selatan.
Cina dan Inggris menandatangani deklarasi bersama pada 1984 untuk pengembalian Hong Kong.
Hari Senin kemarin (1/7), merupakan perayaan 22 tahun penyerahan kembali Hong Kong kepada Cina pada 1997, dan sebagian pengunjuk rasa menggantung bendera Inggris di salah satu ruang Dewan Legislatif setelah berhasil memasuki gedung tersebut.
Cina mengatakan pada 2017, deklarasi bersama Cina-Inggris merupakan dokumen sejarah yang tidak terlalu penting, dan berulang kali memperingatkan Inggris untuk tidak mencampuri masalah Hong Kong.
Inggris menolak pandangan tersebut dan menyebut sikap mereka bukan mencampuri urusan Cina dengan tidak semestinya.
“Deklarasi bersama itu masih berlaku, (tapi) kami tidak berada di situ untuk mendikte dan mengajari pemerintah Cina maupun Hong Kong,” kata Menteri Muda Luar Negeri Alan Duncan. (cak)