Kematian Tertinggi dalam Protes UU ‘Anti-Muslim’, di Wilayah yang Dikuasai BJP

Indonesiainside.id, Uttar Pradesh-Korban tewas dalam aksi protes di India terhadap Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) kontroversial yang dipandang anti-Muslim telah mencapai 23 orang, ketika sembilan orang lain tewas pada hari Sabtu di negara bagian utara Uttar Pradesh.

Lima belas orang telah tewas di negara bagian itu selama protes sejauh ini, kata jurubicara kepolisian Praveen Kumar, seraya menambahkan bahwa “mayoritas yang tewas adalah kaum muda”.

Kematian di negara bagian yang dikuasai BJP

“Beberapa dari mereka meninggal karena luka-luka peluru, tetapi luka-luka ini bukan karena tembakan polisi. Polisi hanya menggunakan gas air mata untuk menakut-nakuti gerombolan yang gelisah,” kata Kumar dikutip Al Jazeera.

Dia mengatakan sekitar lusinan kendaraan dibakar di tengah protes di distrik Rampur, Sambhal, Muzaffarnagar, Bijnor dan Kanpur, tempat kantor polisi juga dibakar.

Negara bagian Uttar Pradesh yang terpadat di India, menampung 204 juta orang, dikendalikan oleh Partai Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.

Pasukan anti-teror dikerahkan dan layanan internet diblokir selama 48 jam di negara bagian tersebut.

Pada hari Jumat, enam orang, termasuk seorang bocah lelaki berusia delapan tahun, terbunuh dalam aksi protes di negara bagian yang  memiliki populasi Muslim terbesar.

Polisi mengatakan pada hari Sabtu bahwa lebih dari 600 orang ditahan.  Selain itu, lima orang ditangkap dan 13 kasus, menurut polisi disebabkan memposting materi “tidak menyenangkan” di media sosial.

Polisi telah memberlakukan hukum era kolonial Inggris, yang disebut dalam Pasal 144, yang melarang pertemuan lebih dari empat orang di seluruh negara bagian.  Undang-undang itu juga diberlakukan di tempat lain di India untuk menggagalkan gerakan aksi protes yang terus berkembang menuntut pencabutan Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB), yang mendiskriminasi kalangan Muslim.

Dalam sebuah seruan yang dikeluarkan pada Jumat malam, Kementerian Informasi dan Penyiaran India meminta “kepatuhan ketat” oleh para penyiar negara itu dalam melaporkan konten yang dapat mengobarkan kekerasan lebih lanjut.

Protes di seluruh India

Ribuan demonstran, termasuk mahasiswa dan sejumlah besar perempuan, telah bersumpah untuk terus berjuang sampai Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) yang disahkan minggu lalu dicabut.

CAB menyediakan jalur cepat hak kewarganegaraan untuk kaum imigran “teraniaya” seperti Hindu, Sikh, Parsis, Budha, Jain dan Kristen dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh, tetapi tidak termasuk Muslim.

Para pengkritik mengatakan undang-undang itu bertujuan meminggirkan 200 juta Muslim India (setara dengan jumlah penduduk Indonesia) dan merupakan bagian dari agenda partai nasionalis Hindu pimpina Perdana Menteri Narendra Modi, sebuah klaim yang dibantah BJP.

Ketika hari libur di ibu kota New Delhi pada hari Sabtu, para demonstran mengangkat ponsel mereka sebagai obor di Masjid Jama, masjid terbesar di India.  Daerah itu menyaksikan aksiprotes keras pada Jumat malamnya.

Di Patna di negara bagian Bihar timur, tiga demonstran menderita luka tembak dan enam lainnya terluka akibat melempari batu setelah bentrok dengan kelompok kontra-pengunjuk rasa, kata polisi.

Sebuah protes terhadap semua wanita diadakan di kota Guwahati di Assam di timur laut, tempat gelombang protes dimulai di tengah kekhawatiran para imigran yang datang  akan “melemahkan” budaya lokal mereka.

Enam orang tewas di Assam – empat dalam penembakan polisi – tempat protes pertama kali dimulai, menyebar ke daerah lain termasuk kota selatan Mangaluru di mana dua orang tewas pada hari Kamis.

‘Bukan protes sektarian’

Serangan balik terhadap CAA menandai pertunjukan perbedaan pendapat menguat sejak Modi pertama kali terpilih pada 2014.

“Yang menarik adalah bahwa banyak kekerasan dan kematian yang terjadi telah terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh partai-partai yang berpihak pada BJP atau BJP,” kata Subina Shrestha dari Al Jazeera, yang berbicara dari ibu kota India.

“Beberapa anggota pemerintah koalisi telah memberikan pernyataan menghasut, sementara yang lain dalam koalisi mengatakan bahwa undang-undang ini tidak tepat waktu,” katanya, seraya menambahkan bahwa demonstrasi massa di seluruh negeri belum bersifat “sektarian”.

“Banyak dari orang-orang ini adalah pelajar, warga sipil yang datang ke jalanan dalam solidaritas dengan kaum Muslim. Mereka sekarang berbicara tentang krisis konstitusi, krisis eksistensial, dan dasar-dasar yang menjadi dasar konstitusi India.”

Aktivis hak asasi manusia di Uttar Pradesh mengatakan polisi setempat melakukan penggerebekan di rumah dan kantor mereka untuk mencegah mereka merencanakan demonstrasi baru.

Diskriminasi terhadap Muslim

Tarun Khaitan, profesor hukum dan teori hukum di Universitas Oxford, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah BJP “telah memangkas fundamental konstitusi India” sejak berkuasa pada 2014.

“Tetapi tindakan ini melakukannya dengan sangat terang-terangan dan begitu tegas sehingga tidak ada penyangkalan yang masuk akal,” katanya.

Khaitan mengatakan undang-undang tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi India “karena untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi India yang independen, kita akan menulis agama sebagai kualifikasi ke dalam undang-undang kewarganegaraan kita”.

Dia mengatakan warga India yang memprotes telah memutuskan bahwa mereka harus menyelamatkan “konstitusi demokratis pluralistik, sekuler,” negara itu.

Dalam tanggapannya terhadap kritik, pemerintah BJP mengatakan undang-undang itu tidak akan berdampak pada warga negara India, termasuk Muslim.

“Saya mengimbau saudara-saudara Muslim kita untuk tidak jatuh karena kebohongan disebarkan oleh partai-partai oposisi,” kata Menteri Minoritas federal Mukhtar Abbas Naqvi.

BJP akan meluncurkan kampanye 10 hari untuk menjangkau setiap keluarga untuk menjelaskan hukum ini, kata juru bicara partai Bhupender Yadav. (CK).

Tinggalkan Komentar