Pengadilan India Tolak Permintaan Peninjauan Kembali Status Masjid Babri

Indonesiainside.id, New Delhi – Mahkamah Agung India pada hari Kamis menolak satu petisi untuk meminta peninjauan kembali atas putusannya baru-baru ini yang memberikan situs keagamaan yang diperebutkan kepada mayoritas Hindu.

Sebanyak 18 petisi didengar oleh pengadilan yang menempel pada putusannya yang disampaikan bulan lalu.

“Kami telah dengan hati-hati memeriksa petisi peninjauan dan surat-surat terkait yang diajukan bersama. Kami tidak menemukan alasan, sama sekali, tanah apapun yang sama. Petisi peninjauan itu, karenanya, diberhentikan.”

Pada 9 November, pengadilan menyatakan bahwa situs di kota utara Ayodhya akan diberikan kepada kepercayaan yang dikelola pemerintah untuk pembangunan kuil Hindu, sementara umat Islam akan diberikan lokasi alternatif untuk membangun masjid di sana.

Lima hakim, yang dipimpin oleh CJI Gogoi saat itu, dengan keputusan bulat pada 9 November, memutuskan seluruh tanah sengketa 2,77 hektar  mendukung dewa ‘Ram Lalla’ dan juga mengarahkan lima hektar kepada Badan Wakaf Muslim Sunni untuk membangun masjid di Ayodhya.

Permohonan peninjauan sebelumnya diajukan oleh 40 orang, termasuk sejarawan Irfan Habib, ekonom dan komentator politik Prabhat Patnaik, aktivis Harsh Mander, Nandini Sundar dan John Dayal, mengatakan mereka “sangat dirugikan” oleh putusan pengadilan karena “keliru baik dalam fakta maupun hukum”, kutip Indiatoday hari Kamis (12/12).

Mereka telah meminta hakim mendengarkan permohonan peninjauan yang mengatakan bahwa itu bukan hanya sekedar gelar sengketa tetapi “pertikaian tentang inti dari moralitas konstitusional India, dan prinsip-prinsip kewarganegaraan yang setara, dalam sekularisme, keadilan, aturan hukum dan persaudaraan”.

Masjid Babri abad ke-16 dihancurkan oleh massa Hindu pada tahun 1992, memicu kekerasan mematikan Hindu-Muslim di mana lebih dari 2.000 orang Muslim tewas.

Orang-orang Hindu mengklaim bahwa sebuah kuil bagi dewa mereka, Ram, mendahului masjid dan bahwa mereka ingin membangun yang baru di lokasi bersejarah itu, sementara umat Islam menginginkan sebuah masjid baru.

Pemohon Muslim yang mendesak putusan ini untuk ditinjau kembali mengatakan mereka mendapati vonis itu tidak adil dan mayoritas penduduk Muslim India menentang keputusan tersebut.

Pemohon masih memiliki jalur hukum terakhir untuk mengajukan permohonan kuratif di Mahkamah Agung, memintanya untuk “menyembuhkan” cacat yang dirasakan dalam perintah atau putusan.

Sebagian besar India dalam siaga tinggi untuk mencegah pecahnya kekerasan setelah putusan, tetapi situasi tetap damai. (CK)

Tinggalkan Komentar