Indonesiainside.id, Ankara – Amerika Serikat (AS) dituding telah melanggar perjanjian Doha dan mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan. Di bawah perjanjian Februari 2020 yang ditandatangani di Doha oleh Taliban dan AS, semua pejabat Taliban tanpa kecuali, seharusnya dikeluarkan dari daftar hitam PBB dan AS.
Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengklaim perjanjian tersebut masih berlaku bagi kedua pihak. Namun, kesepakatan itu dilanggar oleh AS. Menurut Mujahid, posisi AS saat ini adalah pelanggaran yang jelas terhadap Perjanjian Doha yang bukan untuk kepentingan AS maupun Afghanistan.
Sebelumnya, pejabat Pentagon mengungkapkan beberapa anggota pemerintah sementara Afghanistan, termasuk Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani, masuk dalam daftar hitam AS. Haqqani, putra mantan pemimpin dan menteri Taliban Jalaluddin Haqqani, masih menjadi buronan dengan imbalan hadiah USD5 juta yang diumumkan oleh AS.
Padahal, kata Mujahid, keluarga Haqqani adalah bagian dari Taliban dan tidak memiliki nama atau susunan organisasi yang terpisah. Karena itu, Taliban mengutuk keras sikap AS dan negara-negara lain dengan pernyataan tersebut karena telah mencampuri urusan dalam negeri Afghanistan.
“Pernyataan para pejabat AS seperti itu adalah pengulangan dari eksperimen yang gagal di masa lalu dan posisi seperti itu merugikan Amerika,” kata pejabat Taliban itu.
“Kami mendesak agar kebijakan yang salah ini segera dibalik melalui interaksi diplomatik,” tukas dia. (Aza/Ant)