Indonesiainside.id, New Delhi-Setidaknya enam pengunjuk rasa telah tewas di India dalam bentrokan baru-baru ini antara polisi dan perusuh, membuat jumlah korban tewas meningkat menjadi 15 setelah aksi protes menolak Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan (CAB) yang dianggap anti-Islam.
Kematian terakhir terjadi di Uttar Pradesh setelah polisi menembak para pengunjuk rasa di utara Lucknow dan Mangalore selatan.
Hampir 20 persen dari 200 juta penduduk negara itu adalah Muslim.
Empat pemrotes, dua dari Meerut dan dua dari Muzaffarnagar, terbunuh oleh luka tembak, kata kepala petugas medis Meerut Rajkumar kepada AFP.
Menurut Rajkumar, lima petugas polisi, termasuk tiga dari mereka dengan luka tembak, dirawat di rumah sakit.
Kekerasan telah terjadi di 13 distrik pada hari Kamis. Daftar itu termasuk dari Saharanpur, Deoband, Shamli, Muzaffarnagar, Meerut, Ghaziabad, Hapur, Sambhal, Aligarh, Bahraich, Ferozabad, Kanpur, Bhadohi, dan Gorakhpur.
Direktur Jenderal Polisi Uttar Pradesh OP Singh membantah bahwa polisi bertanggung jawab atas kematian yang terjadi. “Kami bahkan tidak menembakkan satu pelurupun,” begitu klaimnya. Petugas lain mengklaim bahwa “jika terjadi penembakan, itu dari pihak pengunjuk rasa,”kutip NDTV India.
https://www.instagram.com/p/B6LD4atFwUn/?igshid=1uwil8m1g9i0g
Aksi potes terhadap UU kontroversial ini telah melanda negara itu sejak 11 Desember, ketika ditandatangani oleh Presiden Ram Nath Kovind.
Sementara pada awalnya, timur laut, Delhi dan Bengal terpengaruh, protes meningkat di Uttar Pradesh sejak Kamis. Lucknow adalah yang pertama bergabung dalam aksi protes 13 kota di seluruh India.
Aksi protes meletus setelah menentang Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan baru yang minggu lalu disahkan parlemen India (Lok Shabha),yang dinilai diskriminatif.
UU baru ini ini bertujuan memberikan kewarganegaraan kepada imigran ilegal yang memiliki enam agama – Hindu, Sikhisme, Buddha, Jainisme, Parsi, dan Kristen – dari Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan. Namun, itu tidak berlaku pada imigran Muslim.
Partai-partai oposisi dan anggota masyarakat sipil di India mengkritik undang-undang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip sekuler dan berusaha meminggirkan peran Muslim di negeri itu.
Populasi Muslim Indonesia mencapai hampir 200 juta (dari sekitar 1,3 miliar penduduk) India.
Partai-partai politik, aktivis masyarakat sipil, dan individu telah mengajukan 60 petisi di pengadilan tinggi India untuk menentang undang-undang baru ini. (CK)